TANJUNG SELOR — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan klarifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 hingga triwulan ketiga (TW III).
Plt Kabid Pengkajian Perencanaan Daerah dan pengendalian Pembangunan (PPDPP) Bappeda Kaltara, Sriwati mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memantau capaian fisik dan keuangan program DAK di seluruh perangkat daerah pelaksana, sekaligus memastikan realisasi kegiatan sesuai dengan target perencanaan.
“Hasil pemantauan menunjukkan rata-rata capaian fisik sudah cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan IV (TW IV),” kata Sriwati, Jumat (10/10/2025).
“Secara umum, progres fisik sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Namun, memang ada sejumlah kegiatan yang baru akan berjalan di TW IV, karena faktor teknis dan penyesuaian jadwal pelaksanaan di lapangan,” tambah dia.
Dijelaskannya, fari sisi realisasi keuangan, masih terdapat beberapa perangkat daerah yang tengah dalam tahap pencairan atau penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ).
“Untuk keuangan, sebagian besar masih berproses pada tahap pengajuan SPJ dan pencairan. Kami terus melakukan pendampingan agar proses administrasinya dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Menurutnya, Bappeda akan terus memperkuat koordinasi lintas OPD dan mendorong percepatan realisasi agar seluruh target DAK 2025 dapat tercapai sebelum akhir tahun anggaran.
“Kami berharap seluruh pelaksana kegiatan dapat memaksimalkan waktu yang tersisa di TW IV untuk memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan sesuai jadwal,” tegasnya.
Ia menambahkan, melalui kegiatan klarifikasi dan monitoring ini, Bappeda Kaltara juga berupaya memastikan bahwa pemanfaatan DAK benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur dasar.
“Intinya, pelaksanaan DAK harus berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Utara,” tutupnya.(*)
