TARAKAN – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Yancong melaksanakan reses Masa sidang I di Kota Tarakan beberapa waktu lalu.
Berbagai aspirasi masyarakat kota Tarakan disampaikan pada pelaksanaan reses di Tarakan Barat, Tarakan Utara, dan Tarakan Tengah.
“Masyarakat mempertanyakan minimnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Selain itu, sejumlah keluhan mengenai infrastruktur jalan di Tarakan, seperti jalan berlubang dan jalan yang belum diperbaiki,” kata Yancong.
“Kita juga sudah jelaskan bahwa anggaran untuk perbaikan jalan memang ada, tapi dibagi ke daerah atau wilayah lainnya di Kaltara. Pembagian anggaran ini juga harus sesuai yang diprioritaskan,” lanjut Politisi Gerindra ini.
Yancong menjelaskan, keterbatasan anggaran jadi kendala apalagi APBD Kaltara hanya Rp 3 triliun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah alokasikan belanja pegawai sebesar Rp 1 triliun, belanja pendidikan Rp 600 miliar, dan belanja kesehatan Rp 300 miliar.
“Setelah dipotong kebutuhan tersebut, hanya tersisa Rp1,1 triliun. itu pun harus dibagi untuk seluruh dinas, badan, dan kantor di provinsi. Akibatnya, ada dinas yang tidak mendapat anggaran untuk program dan kegiatannya,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemprov Kaltara harus lebih optimal lagi dalam mengelola anggaran serta maksimal untuk mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.
“Seperti memanfaatkan potensi participating interest (PI) sebesar 10 persen dari sektor pertambangan Migas. Ini yang belum dikelola serius padahal Perda-nya sudah ada,” tutupnya.(*)
