MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai upaya mewujudkan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah, sekaligus memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Hubungan Lembaga, Yordin Ingan, saat membacakan sambutan Bupati Malinau dalam pembukaan Rapat Koordinasi Awal Kegiatan GTRA Kabupaten Malinau 2026 di Ruang Intulun, Jumat (6/11/2026).
Dalam sambutan Bupati, Reforma Agraria disebut sebagai salah satu program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam memberikan akses tanah secara adil, memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah, serta mendorong pemanfaatannya secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Reforma Agraria memiliki arti strategis bagi Malinau yang memiliki wilayah luas, kondisi geografis beragam, serta masyarakat yang sebagian besar kehidupannya memiliki keterkaitan erat dengan tanah dan sumber daya alam,” kata Yordin.
Karena itu, pengelolaan pertanahan perlu dilakukan secara bijaksana, terencana, dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, kepentingan masyarakat, serta kelestarian lingkungan.
“Bupati juga mengingatkan agar rapat koordinasi GTRA ini tidak sekadar menjadi agenda rutin atau pemenuhan kewajiban administrasi,” ungkapnya .
Forum harus dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi berbagai persoalan pertanahan, serta merumuskan langkah penyelesaian yang konkret.
Seluruh anggota GTRA diharapkan berperan aktif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, termasuk dalam penyatuan data, penyelarasan program dan kebijakan, serta membangun komunikasi antarlembaga.
Koordinasi lintas instansi dinilai penting agar persoalan pertanahan di Kabupaten Malinau dapat ditangani secara terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Tanah yang dimiliki masyarakat harus dapat dimanfaatkan secara optimal, produktif, dan berkelanjutan sehingga benar-benar memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat,” demikian pesan Bupati dalam sambutannya.
Lebih lanjut, melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Malinau berharap dapat menyusun arah pelaksanaan kegiatan GTRA 2026 secara lebih terukur. Hasil evaluasi dan pembahasan juga diharapkan menjadi dasar perencanaan program pada 2027.
Bupati menegaskan, keberhasilan Reforma Agraria tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Dibutuhkan kesungguhan, keterbukaan, dan kerja sama seluruh pihak agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” tegasnya.
Melalui penguatan koordinasi GTRA, Pemkab Malinau berharap pelaksanaan Reforma Agraria dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mewujudkan keadilan penguasaan tanah, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. (adv)
