TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dan Pemerintah Negeri Sabah, Malaysia, membidik penguatan perdagangan dan investasi lintas batas sebagai bagian dari kerja sama pembangunan kawasan perbatasan kedua negara.
Peluang itu menjadi salah satu fokus dalam Sidang ke-28 Kelompok Kerja/Jawatankuasa Kerja Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (KK/JKK SOSEK MALINDO) Tingkat Provinsi Kaltara–Peringkat Negeri Sabah Tahun 2026 yang digelar Tarakan 29 hingga 31 Juli.
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengatakan posisi Kaltara sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia sekaligus wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka peluang besar bagi peningkatan konektivitas dan investasi lintas batas.
“Pluang kerja sama Kaltara dan Sabah dapat diperluas pada sejumlah sektor, mulai perdagangan, investasi, logistik, ketenagakerjaan dan pariwisata hingga ketahanan pangan,” kata Zainal.
“Potensi besar ini menjadi modal penting untuk mendukung rantai pasok IKN sekaligus memperkuat daya saing kawasan perbatasan agar tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang tangguh dan berkelanjutan,” sambung dia.
Zainal bilang, hubungan Kaltara dan Sabah memiliki modal kuat untuk dikembangkan. Selain kedekatan geografis, masyarakat kedua wilayah telah lama memiliki hubungan sosial, ekonomi dan budaya.
“Aktivitas perdagangan hingga mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan, perlu ditopang dengan kerja sama yang semakin konkret sehingga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di kedua wilayah,” ujarnya.
Selain itu, Kaltara juga tengah mengembangkan sejumlah proyek strategis yang berpotensi membuka peluang investasi dan membentuk rantai pasok baru di kawasan. Proyek itu antara lain Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning–Mangkupadi, PLTA Kayan Cascade, hilirisasi perikanan dan rumput laut, serta pengembangan energi hijau.
“Pembangunan IKN turut meningkatkan posisi strategis Kaltara dalam jaringan ekonomi regional. Kebutuhan logistik, pangan, energi dan berbagai komoditas pendukung IKN dinilai dapat membuka ruang kerja sama lebih besar dengan Sabah,” tuturnya.
Ia berharap, kerja sama itu tidak hanya mendorong arus barang, tetapi juga membuka peluang investasi baru yang dapat memperkuat perekonomian kawasan perbatasan.
“Sebelumnya, Pemprov Kaltara juga telah mendorong masuknya investasi nasional maupun asing melalui Kaltara Investment Forum 2026. Forum itu melibatkan peserta dari sejumlah negara, termasuk Malaysia, Korea Selatan dan Singapura,” jelasnya.
Zainal menambahkan, dalam Sidang SOSEK MALINDO ke-28, pihaknya mengapresiasi kehadiran Ketua JKK SOSEK MALINDO Negeri Sabah Datuk Dr. Jamili Nais beserta delegasi Malaysia, Konsul Republik Indonesia di Tawau, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta unsur Forkopimda Kaltara.
“Kehadiran seluruh delegasi menunjukkan komitmen bersama untuk terus memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, khususnya Kaltara dan Sabah,” ujar Zainal.
Ditegaskannya,vSidang ke-28 itu merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya yang berlangsung di Sandakan, Malaysia pada 2025. Selain mengevaluasi program yang telah disepakati, kedua pihak membahas berbagai kendala dalam pelaksanaan kerja sama serta agenda yang dapat dikembangkan ke depan.
“Diharapkan pembahasan dalam SOSEK MALINDO menghasilkan rekomendasi yang realistis dan dapat ditindaklanjuti. Kerja sama kedua wilayah, kata dia, harus bermuara pada manfaat konkret bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan,” pungkasnya.(*)
