TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kebocoran data dengan meningkatkan koordinasi penanganan insiden siber serta memperkuat kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.
Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa setiap indikasi kebocoran data harus ditangani secara serius melalui langkah cepat dan terkoordinasi guna melindungi data Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat.
“Kita harus serius dan memberikan perhatian penuh terhadap setiap indikasi kebocoran data. Perlindungan data, khususnya data ASN dan masyarakat Kaltara, adalah prioritas utama keamanan siber dan menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata Iskandar.
Sebagai tindak lanjut, DKISP Kaltara telah menyurati organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdampak agar mengikuti rapat koordinasi bersama Tim Penanganan Insiden Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI.
Selain itu, DKISP Kaltara secara intensif terus berkoordinasi dengan Tim Penanganan Insiden BSSN RI serta Agen Siber Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di masing-masing OPD.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperkuat respons terhadap potensi ancaman siber sekaligus menerbitkan instruksi keamanan siber kepada seluruh ASN. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran terhadap pentingnya keamanan informasi atau security awareness.
DKISP juga meminta OPD yang terdampak segera mengimbau seluruh pengguna sistem elektronik untuk mengganti kata sandi akun dengan password yang kuat. Pengguna disarankan menggunakan kata sandi minimal 12 karakter yang terdiri atas kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.
Tidak hanya menyasar lingkungan pemerintahan, DKISP Kaltara juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai bentuk ancaman siber yang kian berkembang.
Masyarakat diimbau tidak sembarang mengklik tautan mencurigakan maupun mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak resmi guna menghindari risiko pencurian data dan penyalahgunaan akun digital.
“Masyarakat agar lebih berhati-hati. Ganti password secara berkala, gunakan password yang kuat minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jika tersedia fitur Multi-Factor Authentication (MFA), segera aktifkan untuk menambah keamanan akun,” ujar Iskandar.
Pemprov Kaltara berharap langkah penguatan keamanan digital tersebut dapat meningkatkan perlindungan data pribadi serta memperkuat ketahanan siber di lingkungan pemerintahan dan masyarakat secara menyeluruh. (*)
