JAKARTA – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., menginisiasi inovasi bertajuk SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara) sebagai langkah strategis dalam mencegah terjadinya enclave economy di tengah pesatnya perkembangan investasi industri di wilayah tersebut.
Gagasan tersebut dipaparkan Denny dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I yang diselenggarakan di Gedung Graha Wisesa Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Selasa (23/6).
Menurut Denny, masuknya investasi berskala besar, khususnya di Kawasan Industri Tanah Kuning yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN), harus mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ia menegaskan bahwa tanpa kebijakan yang tepat, arus investasi yang terus meningkat berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi antara kawasan industri dan masyarakat di sekitarnya.
“Apabila tidak dilakukan intervensi sejak dini, Kalimantan Utara berisiko menghadapi fenomena enclave economy, di mana investasi yang masuk sangat besar namun manfaatnya tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat lokal,” ujar Denny.
Di hadapan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang bertindak sebagai mentor, serta narasumber Dr. Andi Taufik, M.Si., dan Coach Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., Denny menjelaskan bahwa SINERGI Kaltara dirancang sebagai sistem yang mengintegrasikan kebutuhan industri dengan kapasitas UMKM lokal secara berkelanjutan.
Melalui sistem tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltara berupaya memastikan pelaku usaha lokal memperoleh akses yang lebih luas untuk terlibat dalam rantai pasok industri, baik sebagai penyedia barang maupun jasa bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan industri.
“Melalui tiga pilar strategis dalam SINERGI Kaltara, kami berupaya menjembatani kesenjangan antara sisi permintaan dari kawasan industri dan sisi penawaran dari UMKM lokal Kalimantan Utara,” jelasnya.
Denny menambahkan bahwa proyek perubahan ini dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan, integrasi digital, dan penguatan regulasi.
Pada aspek kelembagaan, Pemprov Kaltara akan membentuk Forum Koordinasi Multipihak yang dipimpin langsung oleh Sekprov. Forum ini bertugas mengintegrasikan berbagai layanan pendukung UMKM, mulai dari fasilitasi perizinan, peningkatan kapasitas usaha, hingga standardisasi produk agar sesuai dengan kebutuhan industri.
Pada aspek digital, akan dikembangkan platform Business-to-Business (B2B) SINERGI Kaltara yang berfungsi mempertemukan kebutuhan pengadaan industri dengan kemampuan produksi UMKM lokal. Platform ini juga akan terintegrasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sektor perbankan guna mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Untuk memperkuat implementasi program, Pemprov Kaltara juga menyiapkan regulasi berupa Peraturan Gubernur tentang Produk Lokal yang mendorong pengelola kawasan industri untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi produk lokal yang telah memenuhi standar kualitas.
Gagasan SINERGI Kaltara memperoleh apresiasi dari tim penguji karena dinilai memiliki konsep yang komprehensif, aplikatif, serta didukung oleh kesiapan anggaran lintas sektor dan infrastruktur pendukung yang memadai.
Melalui inovasi ini, Pemprov Kaltara berharap proses hilirisasi industri yang berkembang di wilayah tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan investasi, tetapi juga mampu menciptakan pemerataan ekonomi, meningkatkan daya saing UMKM, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(*)
