JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang mengusulkan sejumlah program strategis untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada pemerintah pusat saat bertemu Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia, Helvi Yuni Moraza, di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (22/6).
Dalam pertemuan itu, Zainal didampingi Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati, S.H. Pertemuan membahas berbagai kebutuhan pengembangan UMKM di Kaltara sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.
Gubernur Zainal menyampaikan, saat ini jumlah UMKM di Kaltara mencapai 51.840 unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,51 persen per tahun. Meski menunjukkan tren pertumbuhan positif, sektor UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan akses pembiayaan dan pasar, rendahnya daya saing produk, hingga minimnya infrastruktur pendukung dan hilirisasi usaha.
“Kami memetakan beberapa isu strategis yang perlu mendapat dukungan bersama agar UMKM Kaltara mampu berkembang lebih cepat dan berdaya saing,” kata Zainal.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltara mengajukan dukungan anggaran kepada Kementerian UMKM RI guna mendanai sembilan program prioritas. Program tersebut meliputi sertifikasi halal, pelatihan kewirausahaan, business matching dengan perbankan dan lembaga keuangan, bantuan alat produksi, fasilitasi pendamping UMKM, pembangunan Plaza UMKM, fasilitasi promosi UMKM, penguatan Rumah Kemasan, serta fasilitasi Galeri Dekranasda.
Menurut Zainal, program-program tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya UMKM yang lebih mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan. Berdasarkan proyeksi pemerintah daerah, pelaksanaan program tersebut berpotensi menciptakan tambahan aktivitas ekonomi hingga Rp102 miliar per tahun.
Selain itu, program tersebut ditargetkan mampu membuka 500 hingga 1.000 lapangan kerja baru, menghasilkan 50 produk unggulan berorientasi ekspor, menerbitkan 240 sertifikasi halal baru, menciptakan 200 kekayaan intelektual (KI), mendorong 1.000 UMKM naik kelas, serta membantu 300 UMKM menembus pasar modern dan digital.
Pemprov Kaltara, lanjut Zainal, juga telah menyiapkan sejumlah dukungan untuk mempercepat realisasi program tersebut, mulai dari regulasi pendukung, penyediaan data UMKM, kesiapan bangunan Rumah Kemasan, hingga penyediaan lahan strategis di kawasan Hutan Kota Bundahayati untuk pembangunan Plaza UMKM.
Menanggapi usulan itu, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza menyampaikan apresiasi atas langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltara dalam mendorong penguatan sektor UMKM.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian UMKM RI berencana melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada Juli mendatang guna meninjau langsung berbagai program dan potensi pengembangan UMKM di daerah.
Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat melalui pengembangan sektor UMKM di Bumi Benuanta.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal turut didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara Sapi’i, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kaltara Edy Suharto serta Kepala Dinas Pariwisata Kaltara Dr. Njau Anau. (*)
