TANJUNG SELOR — Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltara memperkuat kontribusinya dalam mendukung pembangunan daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Hal itu ditegaskan Ingkong saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Badan Usaha di Wilayah Provinsi Kaltara di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Rabu (10/6/2026).
“Rakor ini tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang digelar Gubernur Kaltara bersama DPRD Kaltara, pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah perusahaan dari sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan,” kata Ingkong Ala.
Ingkong mengingatkan pentingnya percepatan realisasi berbagai komitmen yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, mendukung pembangunan yang lebih merata di wilayah Kaltara.
“Saya ingin kita menyamakan persepsi dan menindaklanjuti apa yang telah disepakati saat pertemuan dengan investor besar di Jakarta. Kerja sama dan kolaborasi ini penting untuk membangun Kaltara,” ujar Ingkong.
Ia mengungkapkan, saat ini kondisi fiskal daerah menghadapi berbagai tantangan akibat ketidakpastian ekonomi sehingga menuntut pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha.
“Dukungan melalui program CSR menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat,” ungkapnya.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyusun program prioritas yang terintegrasi dengan visi dan misi pembangunan daerah.
“Program OPD selanjutnya ditawarkan kepada perusahaan agar dapat didukung melalui skema CSR,” jelas dia.
Ingkong bilang, fokus program yang disiapkan mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Untui itu kita minta seluruh perangkat daerah membuat program yang terintegrasi dengan visi dan misi prioritas gubernur. Nantinya akan kita tawarkan kepada perusahaan pertambangan, perkebunan, dan kehutanan,” ujarnya.
Selain membahas optimalisasi CSR, rapat juga menyoroti upaya penertiban pajak dan retribusi sektor industri. Salah satu perhatian utama adalah memastikan legalitas dan kepatuhan perusahaan dalam pelaporan alat berat yang beroperasi di wilayah Kaltara.
Ingkong meminta OPD terkait segera melakukan pendataan kebutuhan pembangunan di lima kabupaten/kota sekaligus memverifikasi data alat berat milik perusahaan guna memastikan seluruh kewajiban perpajakan daerah dipenuhi sesuai ketentuan.
“Nanti kita akan turun bersama untuk mengecek data alat berat perusahaan, apakah sudah terdaftar dan memenuhi kewajiban pajaknya,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, wagub dijadwalkan memimpin langsung kunjungan kerja ke Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan guna memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta pelaku usaha di lapangan.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltara berharap sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dapat semakin kuat sehingga kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.(*)
