JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak regulasi itu bergulir di parlemen.
Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.
Sebelum pengesahan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan regulasi tersebut.
Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju, kemudian Puan mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.
Puan menegaskan, pengesahan undang-undang tersebut bukan karena desakan maupun paksaan dari pihak mana pun. Menurutnya, keputusan diambil setelah seluruh tahapan pembahasan dan proses legislasi diselesaikan.
“Hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan dalam rapat paripurna.
Ia menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah mengedepankan prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna.
Menurut Puan, Komisi III DPR telah melaksanakan 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Selain itu, dilakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi serta penjaringan aspirasi di 46 daerah pemilihan.
Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat sekaligus memastikan substansi regulasi tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Puan juga menyebut telah dilakukan penelitian, penelaahan, dan evaluasi terhadap rancangan aturan tersebut, terutama terkait kesesuaiannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sementara itu, Habiburokhman menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan hasil kerja panjang Komisi III DPR periode ini sejak September 2025.
Ia turut mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai mengawal proses pembentukan undang-undang tersebut sejak awal. Menurut Habiburokhman, Dasco telah meminta Komisi III mempercepat pembahasan RUU itu sejak Agustus 2025.
Pengesahan ini menjadi salah satu langkah penting dalam pembentukan instrumen hukum untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, melalui mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan kejahatan.
Dengan disahkannya RUU tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, dengan tetap memperhatikan prinsip hukum, perlindungan hak, dan kepastian hukum.(*)







