TANJUNG SELOR – Sebanyak 123 desa di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tercatat belum menikmati aliran listrik. Jumlah ini meningkat dari data sebelumnya yang mencatat 115 desa setelah dilakukan pembaruan data lapangan yang lebih presisi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Yosua Batara Payangan mengatakan, bertambahnya jumlah desa tanpa listrik bukan semata karena bertambahnya wilayah yang belum tersentuh listrik, melainkan hasil pembaruan data di lapangan yang lebih detail.
“Data ini kita perbarui berdasarkan kondisi riil di lapangan. Jadi sekarang kita punya gambaran yang lebih akurat terkait desa mana saja yang belum teraliri listrik,” kata Yosua, Kamis (12/3/2026).
Yosua mengungkapkan, pemerintah daerah menargetkan percepatan elektrifikasi secara bertahap dengan menyalurkan listrik ke 10 hingga 20 desa setiap tahun.
“Harapannya 10 sampai 20 desa klir atau teraliri listrik setiap tahun. Artinya, dalam lima tahun ke depan kita targetkan sekitar 100 desa sudah bisa terlistriki,” ungkapnya
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran daerah membuat percepatan program elektrifikasi sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau hanya mengandalkan APBD tentu sangat terbatas. Karena itu kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar program elektrifikasi desa ini bisa mendapat dukungan melalui APBN,” jelasnya.
Selain keterbatasan anggaran, faktor geografis juga menjadi kendala utama. Banyak desa yang belum berlistrik berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau jaringan transmisi dari kota-kota besar seperti Malinau dan Nunukan.
“Sebagian besar desa ini berada di daerah yang sangat terpencil. Menarik jaringan listrik dari kota tentu membutuhkan biaya sangat besar dan tidak selalu memungkinkan,” ujar Yosua
“Saat ini, ketimpangan rasio elektrifikasi di Kaltara masih terlihat jelas. Jika Tarakan hampir mencapai rasio elektrifikasi 100 persen, jumlah desa tanpa listrik masih cukup tinggi di wilayah Kabupaten Nunukan dan Malinau,” sambung dia.
Ia menegaskan, pemerintah daerah saat ini mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai solusi, terutama melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah pedalaman.
“PLTS ini menjadi salah satu solusi paling realistis. Jadi pembangkit dan jaringannya langsung dibangun di desa tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lokasi,” tegas dia.
Yosua menambahkan, program elektrifikasi ini diharapkan tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Listrik ini bukan hanya soal penerangan. Dengan adanya listrik, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan masyarakat di desa juga bisa berkembang,” tutupnya.(*)
