TANJUNG SELOR – Upaya menghadirkan Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan perkembangan positif.
Setelah seluruh proses legalitas lahan diselesaikan, proyek pembangunan BLK di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM), Tanjung Selor, kini bersiap memasuki tahap tender.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., menjadi salah satu pihak yang aktif mengawal realisasi program tersebut di tingkat pusat.
Sebab, kehadiran BLK dinilai penting untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang di Kaltara.
Rahmawati mengatakan, pembangunan BLK merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah masuknya investasi dan berbagai proyek pembangunan di daerah.
“Harapannya ada pengumuman lebih awal terkait kebutuhan tenaga kerja. Apalagi kita juga sedang menyiapkan BLK agar tenaga kerja lokal bisa dipersiapkan sesuai kebutuhan industri,” kata Rahmawati.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar masyarakat Kaltara mampu memanfaatkan peluang kerja yang terbuka seiring berkembangnya kawasan industri dan investasi di wilayah tersebut.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., memastikan seluruh proses legalitas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan BLK telah selesai dan resmi diserahkan kepada Kemenaker RI.
“Secara legalitas sudah kita serahkan ke Kemenaker RI. Legalitas itu berupa balik nama sertifikat dari Pemprov Kaltara,” ujarnya.
Asnawi menjelaskan, pembangunan BLK merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemprov Kaltara menyiapkan lahan sebagai lokasi pembangunan, sementara dukungan dari Rahmawati di tingkat nasional turut membantu mendorong percepatan realisasi program tersebut.
“Dari daerah merencanakan pembangunan BLK berupa pelepasan hak pemerintah daerah atas lahan, dan Ibu Rahmawati mensupport dari pusat untuk mengingatkan kementerian,” kata dia.
Saat ini, Kemenaker RI tengah menyusun rencana anggaran biaya pembangunan. Adapun desain bangunan, dokumen lingkungan, serta berbagai persyaratan teknis lainnya telah diselesaikan.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, tender proyek akan dimulai pada awal Juli 2026. Setelah proses lelang selesai dan pemenang tender ditetapkan, pembangunan fisik BLK ditargetkan mulai dikerjakan pada awal Agustus mendatang.
BLK Kemenaker akan dibangun di kawasan KBM yang dinilai strategis karena berada di jalur penghubung menuju Tanjung Palas, Kabupaten Malinau, Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta sejumlah pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Seluruh pembangunan fisik, sarana pelatihan, hingga peralatan pendukung akan dibiayai oleh Kemenaker RI.
Pemerintah berharap keberadaan BLK nantinya menjadi pusat pengembangan keterampilan tenaga kerja di Kaltara, sekaligus menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten di tengah pesatnya pertumbuhan investasi dan pembangunan proyek strategis nasional di provinsi termuda di Indonesia tersebut.
“Marilah kita bersama-sama mendukung pembangunan ini,” pungkas Asnawi.(*)
