JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima audiensi PT Indonesia Transit Synergy (INTRA) terkait rencana investasi pembangunan jaringan kereta api di Kantor Badan Penghubung Kaltara, Jakarta pada Selasa 21 April lalu.
Direktur Utama PT INTRA Rully Noviandar memaparkan rencana pembangunan jaringan perkeretaapian dengan nilai investasi mencapai Rp20–25 triliun. Proyek tersebut akan dibiayai sepenuhnya oleh investor tanpa menggunakan anggaran pemerintah.
“Seluruh pembiayaan proyek akan ditanggung investor tanpa menggunakan anggaran pemerintah,” kata Rully.
Ia menambahkan, proyek ini juga diproyeksikan menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja lokal.
“Proyek ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang menyambut positif rencana tersebut. Ia menilai pembangunan jaringan kereta api akan meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini diharapkan berdampak positif bagi masyarakat Kaltara dan Kalimantan secara umum,” kata Zainal.
Zainal mengusulkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan di Tanjung Selor setelah seluruh kajian selesai.
“Saya mengundang PT INTRA ke Tanjung Selor untuk penandatanganan MoU setelah draft selesai dikaji,” ujarnya.
Rencana pengembangan kereta api di Kaltara telah masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030 dan telah melalui tahapan studi kelayakan (feasibility study/FS) serta detail engineering design (DED).
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara Rahman Putrayani mengatakan saat ini pemerintah daerah tengah memperbarui masterplan.
“Masterplan sudah sampai tahap feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED), saat ini dilakukan penyesuaian,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah daerah juga menyiapkan pembaruan dokumen serta kajian hukum untuk draft kerja sama.
“Kami tengah menyiapkan pembaruan dokumen dan kajian hukum untuk kerja sama,” kata Rahman.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa hingga 2045.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp1.200 triliun.
“Kita menghitung, jika ingin menambah sekitar 14.000 kilometer jaringan rel hingga beberapa tahun ke depan, maka biayanya diperkirakan sekitar Rp1.200 triliun hingga 2045,” kata AHY.
Pengembangan tersebut mencakup pembangunan baru dan reaktivasi jalur rel di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Di Kalimantan, jaringan rel kereta api belum tersedia dengan kebutuhan pembangunan diperkirakan mencapai sekitar 2.772 kilometer.
AHY mengatakan kebutuhan anggaran tahunan diperkirakan berkisar Rp60–65 triliun dalam kurun waktu sekitar 20 tahun, meski angka tersebut masih bersifat awal.
“Hitungan ini belum final dan masih akan disempurnakan sesuai kondisi geografis masing-masing daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan dilakukan bertahap dengan melibatkan berbagai sumber pembiayaan, termasuk APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.
“Tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah dan panjang, dengan quick wins sebagai langkah awal,” pungkas AHY.(*)
