TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor PUPR, Senin (8/9/2025).
Rakor yang dipimpin Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius, melibatkan instansi pemerintah, dunia usaha, serta pemangku kepentingan terkait. Pertemuan ini bertujuan menyinergikan program pemerintah dan sektor swasta agar intervensi pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Bertius juga mengungkapkan bahwa hingga kini Pemprov Kaltara belum memperoleh insentif fiskal dari Kementerian Keuangan karena belanja daerah dinilai belum berkualitas.
“Selama intervensi yang dilakukan belum benar-benar menyentuh kelompok miskin, maka hasilnya akan tetap dianggap kurang optimal,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis By Name By Address (BNBA), sehingga program penanggulangan kemiskinan lebih akurat dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sebagai tindak lanjut, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai Wakil Gubernur Kaltara dan Kepala Bappeda sebagai sekretaris, saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.(*)
