TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) guna mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah pedalaman dan perbatasan yang hingga kini belum terlayani secara optimal.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ferdy Manurung Tanduklangi mengatakan, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro menjadi solusi strategis untuk menghadirkan listrik di daerah yang sulit dijangkau jaringan PLN.
Ferdy mengungkapkan, tantangan pemerataan listrik di Kaltara masih cukup besar. Selain memiliki wilayah yang luas, banyak permukiman berada di daerah terpencil dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit sehingga pembangunan jaringan listrik konvensional membutuhkan biaya yang tinggi.
“Masih banyak desa yang terisolasi dari akses transportasi jalan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan layanan listrik bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk wilayah yang memiliki intensitas sinar matahari tinggi, PLTS komunal dinilai menjadi pilihan yang efektif dan efisien. Sementara daerah yang memiliki potensi sumber daya air dapat dikembangkan melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro.
“Daerah-daerah yang terisolasi tersebut kami carikan potensi energi terbarukan yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Jika jaringan PLN belum memungkinkan masuk, maka harus dicari solusi lain sesuai potensi wilayah masing-masing,” jelas Ferdy.
Ferdy menegaskan, masyarakat yang tinggal di pedalaman maupun perbatasan memiliki hak yang sama untuk menikmati layanan listrik yang memadai. Karena itu, Pemprov Kaltara terus berupaya memperluas akses energi melalui berbagai program pengembangan energi baru terbarukan.
Berdasarkan data Dinas ESDM Kaltara, tingkat masyarakat yang menikmati akses listrik secara kontinu saat ini mencapai 96,96 persen. Angka tersebut masih menunjukkan adanya sebagian warga yang belum memperoleh layanan listrik secara optimal, terutama di kawasan terpencil dan perbatasan.
Untuk itu, Pemprov Kaltara bersama pemangku kepentingan terkait terus memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur energi, termasuk pengembangan PLTS komunal dan mikrohidro sebagai alternatif penyediaan listrik bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PLN.
“Pemerataan listrik tidak boleh berhenti pada angka statistik. Yang harus dipastikan adalah setiap warga, termasuk yang tinggal di pedalaman dan perbatasan, dapat menikmati layanan listrik yang memadai untuk mendukung aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(*)
