NUNUKAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara menyita dan menyegel enam objek Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/2026).
Penyitaan tersebut terkait penyidikan dugaan penyimpangan pemberian fasilitas kredit investasi kepada PT Sebaung Sawit Plantation (PT SSP).
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kaltara, Andi Sugandi mengatakan, penyitaan dilakukan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Kaltara yang dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Samiaji Zakaria.
“Enam objek HGU tersebut berada di Desa Plaju dan Desa Tepian, Kabupaten Nunukan. Penyitaan dan penyegelan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan serta penetapan pengadilan,” kata Andi.
Andi menjelaskan, penyitaan dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan barang bukti dalam perkara dugaan perbuatan melawan hukum pemberian fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Raya Agroniaga Tbk, sebelumnya bernama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, kepada PT SSP pada periode 2017 hingga 2025.
“Pemberian fasilitas kredit tersebut diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara,” jelasnya.
Andi bilang, enam objek HGU yang disita terdiri atas HGU Sawit Nomor 12 seluas 8.278 hektare di Desa Plaju. Kemudian, HGU Nomor 13 seluas 402,51 hektare, HGU Nomor 21 seluas 51,96 hektare, HGU Nomor 22 seluas 60,69 hektare, HGU Nomor 23 seluas 35,95 hektare, dan HGU Nomor 24 seluas 14,12 hektare di Desa Tepian.
“Penyegelan dilakukan dengan memasang papan plang penyitaan di sejumlah titik lokasi HGU,” ujarnya.
Ditegaskannya, penyitaan itu merupakan bagian dari pengembangan penyidikan setelah Kejati Kaltara sebelumnya menetapkan dan menahan dua tersangka berinisial TKSD (65), selaku Direktur Utama PT SSP dan BF (58) yang menjabat Group Head PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk atau Bank Raya Agroniaga.
“Kejati Kaltara masih melanjutkan penyidikan untuk mendalami dugaan penyimpangan pemberian fasilitas kredit investasi tersebut,” pungkasnya.(“)
