Kapolda Kaltara Dorong Profesionalisme Humas Polri Melalui Bimtek Keterbukaan Informasi Publik

TANJUNG SELOR — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Utara (Kaltara), Irjen Djati Wiyoto Abadhy membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keterbukaan Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan, yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Mabes Polri, Selasa (14/10/2025) di Ballroom Hotel Luminor, Tanjung Selor.

Acara tersebut dihadiri oleh Karo PID Divhumas Polri, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro, perwakilan Komisi Informasi Publik, serta sejumlah pejabat utama Polda Kaltara.

Kapolda Kaltara menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap kegiatan Bimtek yang dinilainya sangat penting di era keterbukaan informasi publik. Menurutnya, Polri harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi, namun tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dalam menyampaikan data kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap jajaran Humas Polda Kaltara semakin kompeten dan profesional dalam mengelola informasi publik. Mampu memanfaatkan teknologi digital dan strategi komunikasi modern untuk menjawab tantangan zaman, serta aktif menjadi penangkal hoaks dan ujaran kebencian,” ujar Irjen Djati.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang tata kelola informasi publik yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan ke publik tetap dalam koridor hukum, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro juga menekankan pentingnya etika bermedia sosial bagi seluruh personel Polri. Ia mengingatkan agar setiap anggota berhati-hati dalam berinteraksi di dunia digital, menghindari pelanggaran yang dapat merusak citra institusi, dan lebih aktif menyebarkan konten positif.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi jajaran Humas Polda Kaltara dalam membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, selaras dengan semangat reformasi birokrasi Polri menuju institusi yang semakin dipercaya publik.(*)