TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mengarahkan kebijakan pembangunan daerah pada transformasi ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam dan penguatan pembangunan wilayah perbatasan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapprida) Kaltara, Bertius mengatakan, langkah ini dinilai penting untuk memperkuat struktur ekonomi daerah yang selama ini masih bertumpu pada sektor primer.
“Ini sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi ekonomi yang menjadi strategi utama pemerintah daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas, dan tidak sekadar bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam mentah,” kata Bertius, saat memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Musrenbang Tematik Forum Mentari Kaltara, Senin (9/3/2026).
“Kita ingin mendorong perekonomian yang lebih inklusif, bernilai tambah, dan berkelanjutan. Kita harus mampu menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi,” sambung dia
Menurut dia, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat posisi Kaltara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama melalui percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar.
“Data indikator makro daerah menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada 2024 sebesar 4,57 persen dan sedikit menurun menjadi 4,56 persen pada 2025. Di sisi lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mengalami peningkatan dari Rp198,43 juta menjadi Rp208,21 juta,” ungkapnya.
Bertius menjelaskan, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,35 persen pada 2026 dan mencapai 5,50 persen pada 2027 melalui penguatan investasi dan pengembangan sektor unggulan daerah.
“Kita harus memperkuat sektor-sektor unggulan yang mampu memberikan nilai tambah besar bagi daerah, sekaligus membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, selain mendorong hilirisasi di sektor kelautan, perkebunan, dan energi, pemerintah daerah juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
“Strategi ini mencakup penguatan industri pengolahan hasil laut, perlindungan ekosistem pesisir, serta pengembangan energi baru terbarukan,” ujarnya.
Di sisi lain, pembangunan wilayah perbatasan tetap menjadi agenda penting pemerintah daerah. Kawasan ini dinilai memiliki posisi strategis baik dari sisi geopolitik maupun potensi ekonomi, namun masih membutuhkan percepatan pembangunan agar tidak tertinggal dibanding wilayah lainnya.
“Saat ini sekitar 22,06 persen desa di wilayah perbatasan berstatus maju dan mandiri. Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 24,02 persen pada 2027. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, kawasan perbatasan harus kita bangun secara serius,” tutupnya.(*)
