TARAKAN —Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, khususnya Krayan dan Sei Menggaris, yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses dan belum memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) permanen.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut, saat mendampingi Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto, di Tarakan, Jumat (3/10/2025).
“Kawasan Krayan dan Sei Menggaris masih menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan di Kaltara. Akses transportasi terbatas dan belum adanya PLBN permanen membuat aktivitas ekonomi warga masih sangat bergantung pada kondisi cuaca dan transportasi udara,” jelas Bertius.
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya memperlambat distribusi logistik dan mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada harga kebutuhan pokok serta pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan.
Bertius menegaskan bahwa Bappeda Litbang Kaltara berkomitmen memperkuat konektivitas antarwilayah dengan mendorong pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang mampu membuka isolasi kawasan perbatasan.
“Kami terus berupaya agar usulan pembangunan PLBN Krayan dan Sei Menggaris selaras dengan prioritas nasional. Bappeda berperan dalam memastikan integrasi perencanaan daerah dan pusat agar percepatan pembangunan bisa benar-benar terealisasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan PLBN tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan infrastruktur pendukung lainnya.
“PLBN tidak hanya soal bangunan perbatasan. Ia harus terhubung dengan jalan, jembatan, dan sistem logistik yang memadai agar keberadaannya memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat perbatasan,” tegasnya.
Sebagai lembaga perencana, Bappeda Litbang juga berperan dalam penyediaan data dan kajian berbasis riset untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).
Bertius berharap, kunjungan kerja Komisi II DPR RI dan Wamendagri ke Kaltara menjadi momentum penting untuk mempercepat realisasi pembangunan PLBN dan infrastruktur perbatasan lainnya.
“Kami optimistis dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, pembangunan wilayah perbatasan akan semakin maju. Kaltara siap menjadi beranda depan Indonesia yang tangguh, produktif, dan berdaya saing,” tutupnya.(*)
