TANJUNG SELOR – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai masih bergantung pada belanja pemerintah. Kondisi ini menjadikan daerah termuda di Indonesia itu sangat rentan terhadap perlambatan fiskal.
Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius, menegaskan bahwa dominasi APBD dalam perputaran ekonomi terlihat jelas setiap kali terjadi keterlambatan belanja.
“Kalau pemerintah lambat belanja, otomatis ekonomi melambat. Dampaknya langsung terasa pada masyarakat,” kata Bertius, belum lama ini.
Ia mencontohkan, keterlambatan pencairan tunjangan pegawai (TPP) langsung berimbas pada menurunnya daya beli.
“Begitu TPP tertunda, aktivitas belanja pegawai menurun. Pasar lesu, perputaran uang melambat. Itu realita di Kaltara,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan provinsi lain di Pulau Jawa atau Sulawesi yang ekonominya ditopang sektor swasta.
“Di daerah lain, kalau swasta dominan, belanja pemerintah melambat pun tidak terlalu memengaruhi ekonomi. Tapi di Kaltara, roda ekonomi mayoritas masih menunggu perputaran dari APBD,” jelasnya.
Data Bappeda menunjukkan, kontribusi belanja pemerintah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltara masih di atas 30 persen. Sementara kontribusi sektor swasta, terutama industri pengolahan dan perdagangan besar, masih relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi sumber daya alam yang ada.
“Artinya, mesin pertumbuhan kita masih satu arah. Kalau mesin itu melambat, ekonomi langsung goyah,” tegas Bertius.
Untuk mengatasi ketergantungan ini, Pemprov Kaltara berkomitmen mendorong diversifikasi ekonomi dan memperbesar peran swasta. Beberapa sektor potensial yang tengah disiapkan antara lain Kelautan dan perikanan, khususnya hilirisasi rumput laut dan hasil tangkapan laut. Kemudian, energi baru terbarukan, seperti tenaga surya dan potensi mikrohidro di pedalaman. Industri hijau, dengan pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning–Mangkupadi di Bulungan.
“Kalau investasi swasta lebih kuat, kita tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBD. Ekonomi akan lebih stabil dan daya saing meningkat,” ujar Bertius.
Meski peluang investasi besar, tantangan yang dihadapi tidak ringan, mulai dari infrastruktur dasar, kepastian regulasi, hingga kapasitas tenaga kerja lokal. Untuk itu, Pemprov Kaltara menyiapkan kebijakan jangka menengah dalam RPJMD 2025–2029 untuk mempercepat perbaikan ekosistem investasi.
“Ketergantungan pada APBD hanya akan membuat kita rentan setiap kali ada efisiensi. Karena itu, Kaltara harus berani membuka ruang lebih luas bagi swasta agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih tangguh,” pungkasnya.(*)
