TANJUNG SELOR – Aliansi Gerakan Masyarakat (GEMA) Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersikap transparan terkait penyebab antrean panjang kendaraan di SPBU Sengkawit, Tanjung Selor yang disebut terjadi hampir setiap hari.
Desakan itu disampaikan menyusul maraknya pemberitaan di berbagai media serta ramainya perbincangan masyarakat di media sosial mengenai antrean kendaraan yang terus berulang di SPBU 6477201.
Koordinator Aliansi GEMA Bulungan, Sakti Abimayu mengatakan, kondisi itu telah memunculkan berbagai spekulasi sehingga perlu dijawab dengan data dan penjelasan resmi dari pihak yang berwenang.
“Masyarakat berhak mengetahui penyebab sebenarnya berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan regulator maupun operator,” kata Sakti, Jumat (24/6/2026)
“Antrean yang hampir setiap hari terjadi ini tidak boleh terus menjadi polemik. Kami meminta Pertamina dan BPH Migas menyampaikan secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi, sehingga masyarakat tidak terus disuguhi berbagai asumsi yang berkembang di media sosial maupun di tengah masyarakat,” sambung dia.
Sakti bilang, jika antrean memang disebabkan tingginya permintaan, distribusi, atau faktor teknis lainnya, hal itu perlu dijelaskan secara rinci kepada publik.
Sebaliknya, jika ditemukan adanya penyimpangan dalam proses penyaluran BBM, maka hasil pemeriksaan dan langkah penindakannya juga harus disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat hanya menerima klaim sepihak. Yang dibutuhkan adalah penjelasan berbasis data. Transparansi akan menghilangkan keraguan publik dan menjadi bentuk akuntabilitas kepada masyarakat,” ujarnya.
Sakti yang juga sekretaris KNPI Kaltara itu meminta BPH Migas melakukan audit dan evaluasi terhadap sistem distribusi serta penyaluran BBM di SPBU Sengkawit.
Pihaknya juga menegaskan, desakan transparansi ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan agar polemik yang berkembang melalui pemberitaan dan media sosial dapat dijawab dengan fakta, data dan hasil pemeriksaan resmi dari Pertamina Patra Niaga maupun BPH Migas.
“Hasil pengawasan itu diharapkan dipublikasikan agar masyarakat mengetahui kondisi yang sebenarnya. Jangan sampai banyak pengetap yang membeli, kemudian kendaraan industri membeli BBM bersubsidi,” tegasnya.
Sebelumnya, pihak pengelola SPBU Sengkawit menyatakan antrean panjang bukan disebabkan oleh kelangkaan stok BBM, melainkan meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pengisian, termasuk kendaraan dari luar Kabupaten Bulungan maupun luar Kaltara.
Hingga berita ini diturunkan pihak Pertamina Patra Niaga maupun BPH MIgas belum memberikan tanggapan resmi.(*)
