TANJUNG SELOR — PERSADAKU DPP Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar aksi penyampaian aspirasi secara damai di sekitar PT KIPI, Tanjung Palas Timur, Bulungan, Rabu (26/8/2026). Aksi tersebut diikuti sekitar 100 peserta.
Wakil Ketua Umum DPP PERSADAKU, Joko Supriyadi mengatakan, aksi itu dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan di kawasan PT KIPI.
“Ada 21 persoalan yang kami sampaikan dalam aksi ini untuk mendapat klarifikasi dan penyelesaian,” kata Joko.
Joko bilang, persoalan yang disampaikan meliputi dugaan kriminalisasi warga, sengketa dan penguasaan lahan masyarakat, pengambilan material dari lahan warga, persoalan upah dan BPJS pekerja, hingga dugaan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem pesisir.
“PERSADAKU juga menyoroti dampak aktivitas kawasan terhadap nelayan, kompensasi bagan warga, penyerapan tenaga kerja lokal, keberadaan pekerja asing, transparansi dana CSR, pembatasan tempat tinggal pekerja, serta pembangunan tower di atas lahan masyarakat,” ujarnya.
Joko menjelaskan, persoalan yang disampaikan masih berupa dugaan dan aspirasi yang perlu diverifikasi berdasarkan data, dokumen serta fakta di lapangan.
“Kami meminta persoalan-persoalan tersebut dibahas secara terbuka dan objektif. Verifikasi harus dilakukan berdasarkan data dan dokumen yang ada,” tegasnya.
Dalam aksi itu, PERSADAKU juga meminta PT KIPI menerima perwakilan masyarakat, memberikan klarifikasi resmi, melakukan verifikasi bersama, serta membuka mekanisme pengaduan yang transparan.
PERSADAKU juga meminta setiap persoalan yang terbukti melanggar ketentuan hukum ditindaklanjuti. Selain itu, organisasi mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, transparansi dan evaluasi program CSR, serta penyelesaian persoalan lahan melalui proses yang adil dan transparan berdasarkan dokumen yang sah.
“Aksi tersebut berlangsung damai dan konstitusional. PERSADAKU menyatakan tetap menghormati ketertiban umum, hak masyarakat lainnya, serta ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.(*)
