TANJUNG SELOR – Rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Apau Kayan dinilai memiliki posisi yang sangat vital bagi masa depan pertahanan nasional dan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Utara (Kaltara).
Pasalnya, sebagai beranda depan negara yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, pembentukan kabupaten baru ini diyakini akan menjadi benteng strategis sekaligus motor penggerak ekonomi baru bagi kawasan tersebut.
Dukungan kuat ini disampaikan, Direktur Pascasarjana Universitas Mulawarman (Unmul), Prof. Ir. Ndan Imang, M.P. Ph.D.
Sebagai seorang akademisi yang juga putra daerah asal Apau Kayan, ia menegaskan bahwa wilayah itu memiliki nilai historis dan budaya serta geopolitik yang luar biasa kuat untuk segera mandiri menjadi sebuah kabupaten baru di Kaltara.
“Daerah Apau Kayan itu sangat strategis secara geografis dan geopolitik karena berbatasan langsung dengan Malaysia,” kata Ndan Imang, Senin (5/10/2026).
“Secara historis, dulu sudah ada sistem pemerintahan di sana dan wilayah ini merupakan asal-usul dan karakteristik budaya dari etnis Dayak Kenyah,” sambung dia.
Lebih lanjut, Prof. Ndan menjelaskan, kehadiran DOB Apau Kayan secara khusus akan menjadi halaman muka atau jendela resmi Indonesia yang menghadap langsung ke negara tetangga.
“Selama ini, keterisolasian di wilayah itu membuat pembangunan di daerah perbatasan menjadi sangat lambat dan tertinggal. Dengan status otonomi baru, pembenahan infrastruktur dipastikan akan berjalan jauh lebih akseleratif,” jelasnya.
Ia menilai, keberadaan DOB Apau Kayan ke depan diprediksi akan menjadi wilayah penyangga strategis bagi Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, konektivitas transportasi dari Apau Kayan menuju IKN memiliki jalur potong yang relatif dekat melalui Long Bagun dan Kutai Barat yang saat ini jalurnya telah terkoneksi.
“Akses ini ke depan akan membuka koridor ekonomi super cepat yang menghubungkan IKN, DOB Apau Kayan, Malaysia, hingga tembus ke Brunei Darussalam,” ujarnya.
Ia menegaskan, sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), pemerintah pusat diharapkan memberikan dispensasi khusus di tengah kebijakan moratorium pemekaran.
Ia juga mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI dan Bappenas untuk memprioritaskan Apau Kayan dengan mengabaikan kendala administratif kecil demi kepentingan pertahanan negara yang jauh lebih besar.
“Persyaratan administrasi yang kecil dan belum terpenuhi seharusnya bisa diabaikan demi kepentingan strategis nasional yang jauh lebih penting,” ucap dia.
Ia menambahkan, masyarakat Apau Kayan di perbatasan perlu melakukan pergerakan (action) nyata kepada pemerintah pusat agar usulan itu diprioritaskan.
“Mengingat karakteristik Apau Kayan sangat jauh berbeda dan lebih mendesak dibanding calon DOB lainnya,” jelasnya.
Prof Ndan bilang, terkait teknis pemenuhan wilayah, tim presidium saat ini dapat mempersiapkan dua skenario utama. Skenario pertama adalah tetap bergerak dengan komposisi empat kecamatan awal.
“Sementara skenario kedua adalah melakukan perluasan wilayah dengan menambah dua kecamatan baru, termasuk Kecamatan Bahau Hulu dan Pujungan, yang dilaporkan telah menyatakan komitmennya untuk bergabung demi mempercepat realisasi pembentukan kabupaten perbatasan ini,” pungkasnya.(“)
