TANJUNG SELOR – Di tengah tuntutan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan 41 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan 23 pejabat fungsional, Kamis (11/6/2026)
Langkah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas organisasi pemerintahan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mengakselerasi pelaksanaan program-program pembangunan daerah.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang menegaskan, rotasi dan penempatan pejabat bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan strategi untuk memastikan birokrasi bekerja lebih efektif dan menghasilkan kinerja yang terukur.
Apalagi, tantangan pembangunan daerah saat ini menuntut aparatur pemerintah bekerja lebih cepat, adaptif, dan mampu membangun kolaborasi lintas sektor. Karena itu, pejabat yang dipercaya menduduki posisi strategis harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Harapan saya mereka dapat bekerja dengan baik, melayani masyarakat dengan cepat, dan mampu bersinergi dengan OPD terkait untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara,” kata gubernur Zainal.
Ia menilai kualitas birokrasi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Program pemerintah, kata dia, tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan aparatur yang memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan eksekusi yang baik.
“Pelantikan ini sebagai tindak lanjut dari hasil uji kesesuaian kompetensi atau job fit yang dilakukan Pemprov Kaltara melalui mekanisme,” ungkap Zainal
“Pemerintah berupaya menempatkan pejabat sesuai kapasitas dan kebutuhan organisasi sehingga mampu meningkatkan efektivitas kinerja perangkat daerah,” sambung dia.
Zainal juga mengingatkan bahwa masyarakat saat ini menuntut pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan transparan. Karena itu, setiap pejabat dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menghadirkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan publik.
“Penguatan birokrasi menjadi salah satu agenda penting pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor. Dengan struktur organisasi yang lebih solid dan didukung sumber daya aparatur yang kompeten, kita berharap target-target pembangunan daerah dapat dicapai lebih optimal dalam beberapa tahun mendatang,” tutupnya.(*)
