NUNUKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan membangun 13 titik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal tahun ini (2026). Hal itu untuk memperluas akses listrik di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Rencana itu disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Yosua Batara Payangan, saat Sosialisasi Konservasi Energi dan Penyediaan Kelistrikan di Wilayah Perbatasan dan Prioritas Pedalaman di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan.
Yosua menegaskan, pembangunan wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Sebab, kawasan perbatasan memiliki peran strategis karena menjadi wajah terdepan Indonesia.
“Wilayah perbatasan bukan halaman belakang, melainkan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus mendapatkan perhatian dan pelayanan pembangunan secara maksimal,” tegas Yosua.
Ia mengatakan, penyediaan akses listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.
“Pemprov berkomitmen menghadirkan energi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pedalaman, terpencil, dan perbatasan,” kata Yosua..
Ia menjelaskan, Pemprov Kaltara telah menyiapkan roadmap ketenagalistrikan untuk lima tahun ke depan. Salah satu program yang akan dijalankan pada 2026 adalah pembangunan 13 PLTS komunal di sejumlah wilayah yang masih membutuhkan peningkatan akses energi listrik.
“Tahun 2026 ini pemprov kaltara merencanakan pembangunan PLTS komunal di 13 titik yang tersebar di berbagai wilayah Kaltara,” jelasnya.
Salah satu lokasi prioritas berada di Kelompok Desa Panas, Kecamatan Lumbis Pansiangan. Infrastruktur tersebut direncanakan melayani sekitar 109 rumah tangga dan 15 fasilitas umum.
“Pembangunan PLTS komunal di wilayah ini diproyeksikan memberikan manfaat bagi 658 jiwa atau sekitar 150 kepala keluarga,” ungkapnya.
Selain pembangunan infrastruktur kelistrikan, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk menerapkan pola penggunaan energi yang hemat dan efisien. Menurut Yosua, kesadaran masyarakat dalam menggunakan energi secara bijak menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pasokan listrik.
“Mari kita jadikan konservasi energi sebagai budaya bersama. Penggunaan energi yang efisien tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya energi untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan pemerataan listrik membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, Pemprov Kaltara akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, PLN, serta para pemangku kepentingan lainnya.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan seluruh pihak sangat diperlukan agar target pemerataan akses listrik dapat tercapai dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPR RI Komisi VII, Rahmawati Zainal. Dalam sesi dialog, masyarakat dan para kepala desa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses transportasi, layanan kesehatan hingga penyediaan air bersih.
Melalui pembangunan PLTS komunal tersebut, pemerintah berharap kesenjangan akses energi antara wilayah perkotaan dan daerah pedalaman maupun perbatasan dapat terus diperkecil, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.(*)
