TANJUNG SELOR — Kakao atau Coklat di wilayah Apau Kayan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara), menyimpan potensi besar sebagai komoditas unggulan di kawasan perbatasan Indonesia dengan Sarawak, Malaysia.
Potensi perkebunan kakao bisa tersebar di sejumlah kecamatan seperti Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan hingga Sungai Boh.
Salah satu petani kakao di Apau Kayan, Judika mengungkapkan, kakao bukan sekadar hasil kebun yang ditanam warga. Namun, Komoditas ini bisa menjadi sumber penghasilan selain berladang dan memberi harapan ekonomi yang cukup tinggi bagi petani.
“Aktifitas berkebun dan produksi masih berjalan seperti biasa tapi hasil panen tidak lagi memberikan nilai ekonomi yang memadai,” kata Judika, Rabu (8/4/2026)
“susah dijual keluar meski kualitas kakao cukup bagus, jadi kami hanya mengandalkan pengepul yang datang,” sambung dia.
Judika mengatakan, kondisi infrastruktur jalan yang rusak menjadi kendala utama distribusi. Selain itu, akses menuju luar daerah membutuhkan waktu lama dan biaya besar. Sehingga mempersempit peluang petani untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
“Kakao dari Apau Kayan kini lebih banyak beredar di tingkat lokal. Ketergantungan terhadap pengepul membuat harga di tingkat petani tidak stabil dan cenderung rendah,” kata Judika.
Dijelaskannya, saat ini harga kakao di tingkat petani berkisar Rp20 ribu per kilogram. Angka tersebut jauh menurun dibanding beberapa tahun lalu, ketika jalur pemasaran ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) seperti Mahakam Ulu (Mahulu) hingga Samarinda bisa
“Harga masih terbuka dan sempat mencapai Rp140 ribu per kilogram,” jelasnya
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, menilai persoalan utama bukan pada produksi, melainkan akses pasar dan distribusi.
“Potensinya besar, lahannya juga luas. Tapi kita harus buka kembali akses pasar dan perbaiki konektivitas supaya harga di petani bisa lebih baik,” ujar Wagub.
Wagub menambahkan, pihaknya saat ini berupaya menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk menyerap hasil kakao petani secara langsung.
“Langkah ini diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi dan membuka akses pasar, kakao ini bisa jadi komoditas unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” tutupnya.(*)
