BALIKPAPAN – Ketua Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Utara (LADKKU) Ingkong Ala menegaskan komitmen lembaga adat untuk terus berperan aktif mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara)
Pernyataan itu disampaikan Ingkong Ala saat melakukan audiensi dengan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono di Markas Komando Daerah Militer VI/Mulawarman, Balikpapan, Senin (16/3/2026) sore.
Dalam pertemuan tersebut, Ingkong Ala menjelaskan eksistensi LADKKU sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak hanya berfungsi melestarikan adat dan budaya, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial serta mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, selama ini lembaga adat selalu menjadi ruang mediasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat, baik konflik internal komunitas maupun persoalan antarwarga dan kelompok masyarakat.
“LADKKU tidak hanya berfungsi sebagai pelestari adat istiadat. Kami juga menjadi wadah yang berupaya menjaga kondusivitas sosial di masyarakat, bahkan sering menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik sosial, baik di internal komunitas maupun antarwarga,” tegas Ingkong Ala yang juga menjabat Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara.
Ia menambahkan, lembaga adat juga memikul tanggung jawab moral terhadap berbagai harapan masyarakat, khususnya dalam memperjuangkan pembangunan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan hak-hak masyarakat sebagai warga negara.
“Harapan masyarakat kepada lembaga adat cukup besar. Karena itu kami juga merasa memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan berbagai aspek pembangunan, termasuk peningkatan SDM dan perlindungan hak-hak masyarakat sebagai warga negara,” jelasnya.
Selain itu, Ingkong Ala juga menyoroti kondisi masyarakat di wilayah perbatasan yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan konektivitas.
“Kami berharap pemerintah pusat, bersama seluruh pemangku kepentingan dapat mendorong peningkatan anggaran pembangunan perbatasan,” ujar Ingkong.
” terutama untuk membuka akses menuju wilayah perbatasan di Apau Kayan seperti Long Nawang, Pujungan, dan Apau Alango yang hingga kini masih relatif terisolasi,” sambung dia.
Ia menegaskan, keterbatasan konektivitas membuat distribusi kebutuhan pokok dan material pembangunan menjadi sangat mahal di wilayah tersebut.
“Keterbatasan akses membuat biaya distribusi menjadi tinggi. Di wilayah perbatasan seperti Apau Kayan dan Pujungan, harga solar bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per liter, sementara semen berkisar Rp600.000 hingga Rp700.000 per sak,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi ini menjadi tantangan serius bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menghambat percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
“Wilayah perbatasan adalah beranda terdepan negara. Sudah seharusnya masyarakat yang tinggal di sana mendapatkan perhatian yang lebih serius, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan akses ekonomi,” pungkasnya.(*)
