TANJUNG SELOR — Di tengah dinamika fiskal nasional dan fluktuasi harga di pasar digital e-Katalog, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) tetap menjaga komitmen agar setiap rupiah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 terserap dengan optimal.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program terus diperkuat untuk memastikan pembangunan tidak sekadar berjalan, tetapi benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Dana dari pemerintah pusat harus digunakan secara maksimal. Jika tidak terserap, anggaran akan kembali ke pusat. Karena itu kami mengawal agar pelaksanaan di lapangan bisa tuntas tepat waktu,” ujar Plt. Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan, Sriwati, Jumat (10/10/2025)
Sriwati mengakui, pelaksanaan DAK tahun ini diwarnai sejumlah tantangan teknis, terutama dalam pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Katalog. Kenaikan harga di pasar nasional serta keterbatasan produk tertentu menjadi hambatan bagi sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima DAK.
“Misalnya untuk alat laboratorium, beberapa harga barang naik dibanding tahun sebelumnya. Saat dana di DPA tidak mencukupi, pembelian harus disesuaikan agar tidak menyalahi aturan. Kami terus memantau hal ini,” jelasnya.
Meski begitu, koordinasi intensif antara Bappeda Litbang dan perangkat daerah berhasil menjaga progres pelaksanaan tetap stabil. Pemesanan barang dilakukan lebih awal agar serapan anggaran maksimal dan tidak menumpuk di akhir tahun.
Beberapa OPD penerima DAK utama tahun ini mencakup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA), serta RSUD Dr. Jusuf SK Tarakan.
“Di sektor pendidikan, dukungan DAK diarahkan untuk pengadaan alat praktik dan laboratorium TIK serta IPA untuk SMA, dan alat otomotif serta peraga praktik untuk SMK,” kata Sriwati.
“Pemerintah pusat menyesuaikan bantuan dengan data Dapodik agar sesuai dengan kebutuhan sekolah,” tambah dia.
Sementara di sektor sosial, DAK nonfisik diarahkan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Saat ini tercatat 23 kasus kekerasan di Kalimantan Utara, dan angka tersebut diharapkan terus menurun melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi publik di berbagai kabupaten dan kota.
“Kami ingin masyarakat semakin sadar dan berani melapor. Semakin kecil angka kekerasan, semakin baik kualitas kehidupan sosial di Kaltara,” ujarnya.
Bappeda Litbang Kaltara menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Selain fokus pada serapan, lembaga ini juga menilai keberhasilan DAK dari sisi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
“Setiap kegiatan yang dibiayai DAK harus memberi hasil nyata, bukan hanya serapan administrasi. Itu yang kami jaga,” tutupnya.(*)
