JAKARTA – Sebanyak 123 desa di Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini belum teraliri listrik. Seluruh desa tersebut berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Program Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026 di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (25/5/2026)
“Kondisi geografis dan sulitnya akses menjadi kendala utama percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah perbatasan di Kaltara,” kata Ingkong Ala didampingi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Yoshua Batara Payangan.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyatakan siap mendukung penuh pelaksanaan Program Lisdes.
“Kami akan memprioritaskan proses perizinan dan penyediaan lahan agar seluruh desa di Kaltara bisa menikmati listrik seperti di wilayah perkotaan,” ujar wagub Ingkong.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Kaltara, Yoshua Batara Payangan menambahkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan PLN untuk mempercepat realisasi elektrifikasi di wilayah perbatasan.
“Dukungan pemerintah daerah difokuskan pada percepatan administrasi, penyediaan lahan, serta sinkronisasi data desa yang menjadi prioritas program,” kata Yoshua.
“Pemprov Kaltara berkomitmen mengawal penuh pelaksanaan Program Lisdes. Kami terus berkoordinasi agar desa-desa yang belum teraliri listrik dapat segera terlayani secara bertahap sesuai target nasional,” sambung dia.
Sebelumnya,Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan, Tri Winarno mengungkapkan, bahwa Program Lisdes masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan infrastruktur pendukung dan kebutuhan lahan untuk pembangunan PLTS komunal.
“Program Lisdes merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional sehingga membutuhkan dukungan lintas sektor,” ujar Tri
Tri bilang, pemerintah pusat mengalokasikan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) lebih dari Rp9 triliun untuk mendukung target pembangunan 1.516 lokasi pada 2026.
“Hingga April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen,” pungkasnya.
Rapat koordinasi itu ditutup dengan penandatanganan naskah dukungan Program Lisdes oleh pemerintah pusat, PLN dan pemerintah daerah. (*)
