NUNUKAN – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelarasan Rencana Aksi Strategis Kebijakan dan Penguatan Kemandirian Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 di Nunukan, Selasa (12/5/2026).
Dalam kegiatan itu, Ingkong Ala menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengatakan, Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan Indonesia. Sebab, 17 dari 21 kecamatan berbatasan langsung dengan Malaysia melalui jalur darat, laut dan sungai.
“Pembangunan wilayah perbatasan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut penguatan identitas kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Wagub Ingkong.
Ia menegaskan, kawasan perbatasan masih menghadapi sejumlah persoalan seperti keterbatasan infrastruktur dasar, kondisi geografis yang berat, persoalan lintas batas negara hingga potensi aktivitas ilegal.
“Wilayah Nunukan ini memiliki karakteristik yang beragam sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda namun tetap terintegrasi,” tegasnya.
Ingkong bilang, Pemprov Kaltara terus mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Namun, pembangunan di wilayah perbatasan membutuhkan biaya besar, sementara kemampuan fiskal daerah masih terbatas.
“Karena itu, kita berharap adanya dukungan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat, baik melalui penguatan anggaran, kemudahan regulasi maupun percepatan pelayanan lintas sektor,” ujarnya.
Ingkong Ala menambahkan, dalam jangka panjang kawasan perbatasan Nunukan diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan hub strategis di kawasan Indonesia, Malaysia dan Filipina.
Untuk diketahui rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, unsur Forkopimda, perwakilan BNPP RI, akademisi, tokoh masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.(*)
