TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur untuk membuka akses menuju wilayah Perbatasan di Apau Kayan, Kabupaten Malinau.
Upaya itu dibahas Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala bersama Direktur PT Tujuan Mulia Makmur (TMM), Tiger Chen, dalam pertemuan di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Pertemuan itu membahas penguatan konektivitas darat, khususnya akses yang menghubungkan wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Kaltara hingga menuju kawasan Apau Kayan.
Ingkong mengatakan penyelesaian infrastruktur dasar di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kaltara untuk memperluas pemerataan pembangunan.
“Penyelesaian infrastruktur dasar di wilayah 3T merupakan komitmen Pemprov Kaltara agar pembangunan bisa dirasakan secara adil oleh masyarakat,” kata Ingkong.
Ingkong menjelaskan, akses menuju Apau Kayan dari arah selatan selama ini berkaitan dengan jalur melalui wilayah PT Sumalindo dan Long Bagun. Sementara dari sisi utara terdapat jaringan jalan paralel nasional yang menghubungkan Malinau-Langap-Long Kemuat-Pujungan-Data Dian hingga Long Nawang yang memiliki total panjang sekitar 459,18 kilometer.
“Sejumlah ruas itu masih membutuhkan pembangunan dan penyambungan agar konektivitas menuju kawasan pedalaman dan perbatasan semakin optimal,” ungkapnya.
Ingkong bilang, salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah Long Kemuat-Pujungan sepanjang sekitar 25 kilometer. Selain itu, terdapat rencana pembangunan jalan paralel nasional yang menghubungkan Long Pahangai dengan Sungai Boh sepanjang sekitar 90 kilometer.
“Pemprov Kaltara mendorong percepatan pembangunan ruas Long Pahangai-Sungai Boh yang telah masuk dalam jaringan jalan nasional berdasarkan Permen PUPR Nomor 817/KPTS/M/2024,” ujar Ingkong.
Pemerintah daerah juga mengusulkan ruas Km 122 hingga Km 147 yang berada di wilayah perbatasan Kaltim-Kaltara masuk dalam jaringan jalan provinsi.
“Usulan ini diharapkan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk ikut mendukung pemeliharaan jalan melalui APBD sesuai kewenangan,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, dalam pembahasan bersama PT TMM, Pemprov Kaltara juga membuka peluang kerja sama dalam pemeliharaan ruas Km 122-Km 147.
“Kerja sama ini diharapkan dapat menjaga kondisi akses tetap layak dilalui masyarakat sembari menunggu penanganan infrastruktur secara lebih menyeluruh,” tegasnya.
Ingkong menegaskan, Pemprov Kaltara menilai pembangunan infrastruktur di wilayah 3T membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta.
Karena itu, pembahasan bersama PT TMM diharapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur untuk kepentingan proyek, tetapi juga dapat memberikan dampak lebih luas terhadap konektivitas dan aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan.
“Selanjutnya kita akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk mempercepat penyambungan jaringan jalan menuju Apau Kayan,” tegasnya.
Langkah itu diharapkan dapat mengurangi keterisolasian kawasan sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedalaman dan perbatasan di Kaltara.
Untuk diketahui dari penelusuran redaksi, PT TMM tidak hanya mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA), tetapi juga membangun infrastruktur pendukung di wilayah Kalimantan.
Salah satu infrastrukturnya berupa jalan sepanjang sekitar 122 kilometer yang menghubungkan wilayah Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara.
Pembangunan tersebut juga mencakup 54 unit jembatan serta satu jembatan utama sepanjang 120 meter yang melintasi Sungai Mahakam.
Infrastruktur jalan dan jembatan tersebut menjadi bagian dari pembangunan pendukung proyek PLTA yang dikembangkan PT TMM.
Keberadaan jalur itu dinilai memiliki kaitan strategis dengan upaya memperkuat konektivitas darat menuju kawasan pedalaman dan perbatasan Kaltara, termasuk Apau Kayan.
Jika jaringan jalan dari sisi Kalimantan Timur dapat tersambung dengan jaringan jalan di wilayah Kaltara, akses masyarakat menuju kawasan Apau Kayan berpotensi menjadi lebih terbuka.
Konektivitas yang lebih baik juga diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan kebutuhan pokok, mobilitas masyarakat serta mendukung pengembangan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.(*)
