TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan seluruh Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari 38 penerima hibah tahun anggaran 2025 telah rampung. Seluruh dokumen administrasi itu kini telah terkumpul dan diserahkan kepada Inspektorat Provinsi Kaltara.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltara, H. Muh. Rosyit, S.IP., M.M., mengatakan keterlambatan penyampaian LPJ yang sebelumnya terjadi lebih disebabkan kendala administratif.
“Kondisi itu, bukan berarti penerima hibah mengabaikan kewajiban pertanggungjawaban penggunaan dana,” kata Rosyit, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, sebagian penerima hibah masih membutuhkan pendampingan karena belum terbiasa dengan tata cara penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan.
“Jadi bukan tidak ada LPJ, tetapi memang ada keterlambatan karena tidak semua penerima hibah ini terbiasa dengan administrasi keuangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, untuk mengatasi persoalan itu, pihaknya telah mengambil langkah pendampingan langsung dengan melibatkan tim auditor.
“Pendekatan ini dilakukan agar para penerima hibah dapat memahami proses penyusunan laporan sekaligus memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku,” tegasnya.
Rosyit bilang, pemerintah tidak cukup hanya melakukan pengawasan, tetapi juga perlu memberikan pembinaan agar masyarakat mampu menjalankan kewajiban administrasi secara benar.
“Kami sadar, tugas pemerintah bukan hanya memantau dari jauh, tetapi juga membimbing. Karena itu, kami mengutus rekan-rekan dari Biro Kesra bersama tim auditor untuk turun langsung merangkul masyarakat,” ungkapnya.
Melalui pendampingan, pengurus lembaga penerima hibah diberikan penjelasan mengenai tata cara penyusunan LPJ yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ajak mereka berdiskusi, kami dampingi langkah demi langkah penyusunan administrasinya di lapangan. Jadi, hambatan yang ada bisa langsung kita selesaikan bersama,” tuturnya.
Rosyit memastikan, seluruh 38 penerima hibah yang sebelumnya mengalami kendala administrasi kini telah menyelesaikan kewajiban pelaporan. Berkas pertanggungjawaban masing-masing penerima juga telah terkumpul lengkap dan disampaikan kepada Inspektorat Provinsi Kaltara.
“Alhamdulillah, berkat kerja keras tim bersama masyarakat, semua dari 38 penerima hibah itu sudah clear. Berkas LPJ-nya sudah terkumpul lengkap dan langsung kami serahkan ke Inspektorat,” ucap dia.
Ia menambahkan, dengan rampungnya seluruh laporan penggunaan dana, Pemprov Kaltara melalui Biro Kesra berkomitmen memperkuat pembinaan dan pendampingan kepada penerima hibah pada pelaksanaan program berikutnya.
“Langkah ini diharapkan tidak hanya memastikan tertib administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah agar manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkasnya.(*)
