Soal Perladangan Tradisional, Gubernur dan Wagub Kaltara Berpihak pada Aspirasi Adat

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang bersama Wakil Gubernur (Wagub) Ingkong Ala menyatakan dukungan terhadap aspirasi masyarakat adat terkait aturan pembakaran lahan untuk kegiatan perladangan tradisional.

Keduanya menilai praktik perladangan masyarakat adat merupakan bagian dari tradisi turun-temurun yang memiliki kearifan lokal, termasuk tata cara pembakaran terkendali untuk mencegah api merambat ke kawasan hutan.

Dukungan itu disampaikan saat menerima penyampaian aspirasi dari sejumlah unsur lembaga adat dan organisasi masyarakat adat di Kaltara di Kantor Gubernur, Senin (16/11/2026).

Gubernur Zainal A. Paliwang mengatakan, aktivitas masyarakat adat dalam membuka lahan untuk berladang secara tradisional perlu dibedakan dari tindakan pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak terkendali.

“Saya tahu perasaan saudara-saudara. Saya juga mendukung penuh apa yang akan diajukan. Saya tahu persis tidak mungkin pemilik tanah ini akan membakar hutannya,” ujar Zainal.

Ia meminta seluruh unsur masyarakat adat menyampaikan aspirasi secara tertulis dan ditandatangani agar dapat diteruskan kepada pemerintah pusat.

“Apa yang saudara-saudara harapkan dari seluruh ketua adat di Kalimantan Utara dan seluruh unsur adat akan kami sampaikan. Surat yang akan diajukan akan kami kirim langsung ke pusat untuk meneruskan aspirasi saudara-saudara,” tegasnya.

Zainal juga mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib dan santun. Menurutnya, pemerintah daerah terbuka terhadap penyampaian pendapat selama dilakukan sesuai ketentuan dan tidak disertai tindakan anarkis.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala mengatakan, perladangan tradisional memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat adat yang telah berlangsung sejak generasi nenek moyang.

“Masyarakat pedalaman telah memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal dalam mengelola lahan, termasuk menerapkan metode pembakaran terkendali sebagai bagian dari sistem perladangan,” ujar Ingkong.

“Petani ladang ini sudah ada sejak nenek moyang kita. Mereka memiliki pengalaman dan tradisi tersendiri dalam menjaga hutan serta mengendalikan pembakaran lahan,” sambung dia..

Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi masyarakat adat dan kearifan lokal dalam penerapan ketentuan hukum terkait pembukaan lahan. Peninjauan terhadap aturan yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi praktik perladangan tradisional juga perlu menjadi perhatian.

Meski demikian, Ingkong mengingatkan bahwa kearifan lokal tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan lingkungan. Masyarakat tetap wajib menerapkan prosedur pembakaran terkendali, termasuk membuat sekat bakar sebelum membuka lahan.
“Kalau kita membakar satu hektare, jangan sampai api merambat dan membakar puluhan hektare di sekitarnya. Kalau itu terjadi, tentu tetap ada konsekuensi hukum. Tidak ada toleransi budaya atau adat yang bisa melindungi jika memang terjadi pelanggaran,” tegasnya.

Ingkong menambahkan, edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar tradisi perladangan tetap dapat dijalankan tanpa mengabaikan kelestarian hutan dan lingkungan.

“Pemprov Kaltara akan mengawal aspirasi masyarakat adat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan terkait perladangan tradisional dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan,” tutupnya.(*)