Polda Kaltara Catat 18 Kasus TPPO, 108 Orang Jadi Korban

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat 18 laporan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan total 108 korban sepanjang Januari hingga November 2026.

Data itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kaltara, Kombes Pol. Yudhistira Midyahwan, S.I.K., S.H., M.Si., dalam konferensi pers di Gedung C Polda Kaltara, Jumat (20/11/2026).

Yudhistira mengatakan, TPPO menjadi perhatian serius kepolisian. Terlebih, wilayah Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia memiliki jalur mobilitas pekerja migran yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik perdagangan orang.

“Berdasarkan data penanganan perkara, terdapat 17 perekrut, delapan penyalur, serta 10 pihak yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia (PMI) dan pekerja rumah tangga (PRT),” ungkapnya.

Dijelaskannya, dari 18 laporan tersebut, dua kasus masih dalam tahap penyelidikan, delapan kasus dalam tahap penyidikan, dan delapan perkara telah memasuki tahap P21 atau dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.

“Dalam rangka Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) TPPO pada 13–19 November 2026, Polda Kaltara bersama polres jajaran meningkatkan pengawasan jalur keberangkatan, penyelidikan, serta sosialisasi kepada masyarakat,” kata Yudhistira.

“Di Kabupaten Nunukan, salah satu penindakan dilakukan setelah polisi menerima informasi dugaan penampungan calon PMI. Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga diterbitkan laporan polisi pada 13 November 2026,” sambung dia.

Dalam perkara itu, petugas mengamankan satu orang terduga pelaku dan mengidentifikasi dua korban yang diduga akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur nonprosedural.

Selain penindakan, jajaran kepolisian juga melakukan pemantauan keberangkatan penumpang di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, untuk mengantisipasi pengiriman calon pekerja migran secara ilegal.

Upaya pencegahan di Nunukan turut dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan 100 peserta pada 14 November dan 150 peserta pada 16 November 2026.

Sementara di Kabupaten Bulungan, Polresta Bulungan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap pekerja di sejumlah tempat hiburan malam, termasuk Buzz dan B Space, untuk memastikan tidak terdapat pekerja di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan pekerja di bawah umur.

“Polresta Bulungan juga melaksanakan sosialisasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPKB) Kabupaten Bulungan dengan melibatkan 40 peserta,” ujarnya.

Pengawasan jalur keberangkatan juga dilakukan di Kabupaten Tana Tidung. Jajaran Polres Tana Tidung melakukan pemantauan penumpang di Pelabuhan Sesayap Hilir guna mengantisipasi keberangkatan nonprosedural yang berpotensi berkaitan dengan praktik perdagangan orang.

Yudhistira menegaskan, penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus disertai langkah pencegahan, pengawasan jalur keberangkatan, dan edukasi kepada masyarakat.

Polda Kaltara mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri tanpa prosedur yang jelas. Calon pekerja migran diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan, pihak perekrut, serta kelengkapan dokumen sebelum berangkat.

“Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan indikasi perekrutan ilegal, penampungan calon pekerja migran, maupun praktik perdagangan orang,” pungkasnya.(*)