JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa sebagai bagian dari upaya memperkuat peran media dalam mengawal pembangunan dan kehidupan masyarakat di tingkat desa.
Program itu diluncurkan sebagai bentuk komitmen SMSI menjadikan desa sebagai bagian penting dalam menjaga ketahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus mengatakan, desa tidak boleh diposisikan sebagai entitas yang berada di urutan kedua dalam pembangunan nasional.
“Saya setuju desa menjadi garda depan dan etalase negara, tidak menjadi entitas yang dinomorduakan,” ujar Firdaus.
Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa berlangsung di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta. Lima provinsi ditetapkan sebagai pilot project, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.
Firdaus mengatakan konsolidasi program tersebut akan dilanjutkan secara bertahap ke seluruh provinsi yang menjadi bagian dari SMSI.
Kegiatan itu turut dihadiri pengusaha dan penasihat ekonomi Presiden Prabowo Subianto, Hasyim S Djojohadikusumo, yang menjadi keynote speaker dalam dialog nasional.
Hasyim mengatakan kehadirannya dalam kegiatan itu didorong kepercayaannya terhadap SMSI. Dia juga menyebut kegiatan itu sekaligus menunjukkan kondisi Jakarta yang tetap aman dan kondusif di tengah berbagai informasi mengenai eskalasi aksi demonstrasi.
“Saya percaya SMSI, saya mengapresiasi kegiatan ini karena itu saya datang,” kata Hasyim.
Menurut dia, kegiatan tersebut bukan sekadar konfirmasi, tetapi juga menjadi gambaran langsung mengenai situasi Jakarta.
“Ini bukan hanya konfirmasi, tetapi testimoni nyata di sini aman dan kondusif. Selamat SMSI, ini kegiatan positif dan sangat bagus,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hasyim mengingatkan media agar menjalankan fungsi jurnalistik secara bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan kepada publik, kata dia, harus utuh dan berbasis data serta fakta.
“Jangan menjadi pers yang menyesatkan. Sampaikan informasi secara utuh dengan data dan fakta,” tegasnya.
Hasyim juga menyoroti fenomena penyebaran informasi yang dilepaskan dari konteks. Menurut dia, informasi semacam itu berpotensi menimbulkan distorsi terhadap kebijakan pemerintah, terutama program yang tengah menjadi prioritas.
Dia mengatakan pihaknya telah mengagendakan dialog dengan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), antara lain dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dialog tersebut diharapkan menghasilkan masukan, koreksi, dan rekomendasi yang dapat digunakan pemerintah dalam melakukan pembenahan.
“Sebagai penasihat Presiden, masukan-masukan dari kampus akan kami sampaikan dan rekomendasikan kepada Presiden untuk pembenahan,” kata Hasyim.
Hasyim juga merespons usulan SMSI mengenai kondisi Gedung Dewan Pers di Kebon Sirih yang dinilai sudah tidak representatif untuk mendukung aktivitas komunitas pers.
Firdaus mengatakan Gedung Dewan Pers memiliki posisi penting karena menjadi pusat berbagai aktivitas Dewan Pers dan ekosistem pers nasional. Namun, fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh konstituen Dewan Pers.
“Di tempat ini Dewan Pers bermarkas, segala kegiatan Dewan Pers digerakkan dari gedung ini, tetapi konstituen belum bisa diakomodir. Jadi mereka terpisah-pisah sesuai dengan kondisi masing-masing,” ujar Firdaus.
Hasyim menyambut positif usulan tersebut dan menyatakan akan menyampaikannya kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.
“Sayang saya baru dapat masukan ini sekarang. Kemarin baru saja bertemu dan dialog panjang lebar dengan Menkomdigi, Meutya Hafid,” ujarnya.
Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa kemudian ditutup dengan dialog nasional yang menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar. Di antaranya Prof. Dr. Achmad Riyad U.B., PhD, Dewan Penasihat SMSI Jawa Timur, serta pakar ekonomi dan perbankan.
Dialog dipandu Prof. Dr. Albertus Wahyu Rudhanto, guru besar dari PTIK, dengan pembahasan mengenai peran pers, pembangunan desa, serta kontribusi media dalam memberikan informasi yang berbasis data dan fakta kepada publik.(*)
