TARAKAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membidik percepatan elektrifikasi terhadap 60 desa yang hingga kini belum menikmati akses listrik.
Bersama PT PLN (Persero), Pemprov Kaltara mengawal program tersebut agar pembangunan jaringan listrik dapat menjangkau wilayah terpencil hingga kawasan perbatasan dalam tiga tahun ke depan.
Komitmen percepatan penyediaan listrik itu dibahas Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, dalam audiensi bersama jajaran pimpinan PLN Kalimantan di Tarakan, Senin (31/8/2026)
Pertemuan itu dihadiri General Manager PLN UID Kaltimra Muchamad Chaliq Fadli, General Manager UIP3B Kalimantan Riko Ramadhano Budiawan, serta jajaran manajer unit pelaksana PLN di wilayah Kalimantan Utara dan Balikpapan.
Zainal bilang percepatan elektrifikasi sekitar 60 desa tersebut mendapat perhatian dan prioritas dari pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Kaltara mendapat prioritas dari pusat. Ada sekitar 60-an desa yang belum berlistrik dan ini akan kita dorong penyelesaiannya secara bertahap,” ujar Zainal.
Zainal mengungkapkan, program listrik desa mulai dilaksanakan pada 2026 dan ditargetkan berjalan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.
“Pembiayaan pembangunan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pelaksanaan programnya ditangani langsung oleh PLN,” ungkapnya.
Ditegaskannya, meski pembangunan berada dalam kewenangan pemerintah pusat dan PLN, Pemprov Kaltara akan tetap mengawal pelaksanaan program di lapangan melalui perangkat daerah terkait, terutama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.(ESDM) Kaltara.
“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi dengan PLN agar pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan baik,” tegasnya.
Selain pembangunan jaringan listrik desa, Zainal juga mendorong PLN mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh sambungan listrik baru.
“Pemprov Kaltara, siap mendukung melalui penyediaan data masyarakat yang membutuhkan bantuan agar program sambungan listrik dapat disalurkan secara tepat sasaran,” tuturnya.
Sementara itu, General Manager PLN UID Kaltimra, Muchamad Chaliq Fadli mengatakan, PLN siap menjalankan program listrik desa di Kaltara. Ia menyebut dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan.
“Kami membahas pembangunan listrik desa yang akan dilaksanakan tahun ini. Dukungan Gubernur dan seluruh jajaran Pemprov Kaltara sangat penting agar program ini dapat berjalan lancar,” kata Chaliq.
Selain mengejar target elektrifikasi desa, PLN juga memprioritaskan penguatan pasokan listrik di kawasan perbatasan Krayan. Salah satu program yang dikerjakan adalah revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Paramayu yang memanfaatkan sumber energi terbarukan.
“Untuk wilayah perbatasan Krayan, kami juga melakukan revitalisasi PLTMH Paramayu. Ini menjadi salah satu pekerjaan yang kami prioritaskan tahun ini,” ujar Chaliq.
“Sementara untuk masyarakat kurang mampu, PLN telah menyiapkan sejumlah skema bantuan, termasuk Bantuan Pasang Baru Listrik. Pendataan calon penerima akan dikoordinasikan bersama Dinas ESDM Kaltara untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang membutuhkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerataan akses listrik menjadi salah satu tantangan pembangunan di Kaltara mengingat luasnya wilayah, kondisi geografis dengan banyaknya permukiman yang berada di daerah terpencil dan perbatasan.
“Sinergi Pemprov Kaltara dan PLN ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian elektrifikasi 60 desa, sekaligus memperkuat pelayanan energi bagi masyarakat di wilayah terluar,” pungkasnya. (*)
