JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI terus mematangkan persiapan pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Tanjung Selor.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, Asnawi mengungkapkan, pihaknya dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker RI telah membahas rencana pembangunan BPVP itu di Jakarta pada awal pekan lalu.
“Sudah kami bahas rencana pembangunan nya, proyek ini diharapkan menjadi pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja yang mampu menjawab kebutuhan industri dan investasi yang terus berkembang di Kaltara,” ungkap Asnawi, Sabtu (20/6/2026).
Dijelaskannya, dalam pertemuan itu kedua pihak membahas sejumlah aspek penting, mulai dari percepatan pembangunan fasilitas pelatihan, penyusunan program kejuruan, hingga kesiapan operasional BPVP setelah pembangunan selesai.
“Percepatan pembangunan BPVP ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kaltara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja,” kata Asnawi.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, Pemprov Kaltara berkomitmen mempercepat seluruh proses yang diperlukan agar pembangunan fasilitas pelatihan ini segera terealisasi dan dapat dimanfaatkan masyarakat,” sambung dia.
Ia menjelaskan, program pelatihan yang akan dikembangkan di BPVP nantinya disesuaikan dengan kebutuhan sektor industri yang tumbuh di Kaltara. Dengan demikian, lulusan pelatihan diharapkan memiliki keterampilan yang relevan dan mampu terserap di pasar kerja.
“Selain membahas pengembangan program pelatihan, Pemprov Kaltara juga menuntaskan salah satu tahapan penting pembangunan yakni penyelesaian legalitas lahan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu Pemprov menyerahkan Sertifikat Lahan BPVP kepada Kemenaker RI yang disertai penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).
Penyerahan dokumen dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan BPVP Bulungan, Jagad Prayogo. Langkah ini menandai tuntasnya seluruh proses administrasi terkait lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pelatihan tersebut.
“Penyerahan sertifikat dan BAST lahan ini menjadi bukti bahwa seluruh aspek legalitas lahan telah tuntas. Dengan demikian, proses pembangunan fisik dapat dilaksanakan tanpa kendala administrasi,” tuturnya.
Saat ini, pembangunan BPVP masih berada pada tahap penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta berbagai persiapan teknis lainnya. Untuk mendukung prosesnya, Pemprov Kaltara juga telah menyerahkan dokumen Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Provinsi Kaltara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada Kemenaker RI sebagai bahan penyusunan kebutuhan anggaran.
“Kemenaker RI menargetkan proses tender terbuka pembangunan BPVP dapat dilaksanakan pada awal Juli 2026 setelah penyusunan RAB selesai. Setelah proses lelang rampung dan penyedia jasa ditetapkan, pembangunan fisik BPVP akan segera dimulai,” tutupnya.
Untuk diketahui, keberadaan BPVP di Tanjung Selor diharapkan menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, memperluas akses pelatihan vokasi, serta mendukung kebutuhan SDM bagi berbagai sektor unggulan yang berkembang di Bumi Benuanta.(*)
