TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) beraudiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) pada Jumat, 22 Agustus lalu, di Jakarta.
Audiensi ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi pengelolaan bidang kelautan dan perikanan serta mendongkrak kesejahteraan nelayan.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, memimpin rombongan Pemprov Kaltara dalam audiensi ini. Ia didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, Rukhi Syayahdin. Mereka diterima langsung oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI, Dr. Tb. Haeru Rahayu.
Ingkong Ala menyampaikan bahwa sektor perikanan di Kaltara masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk faktor ekosistem lingkungan dan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain.
“Kami berkomitmen penuh untuk terus mencari solusi atas berbagai tantangan yang ada, demi kemajuan sektor kelautan dan perikanan serta kesejahteraan masyarakat nelayan di Kaltara,” kata Ingkong Ala, Minggu (24/8/2025)
Ingkong Ala berharap KKP RI dapat memberikan perhatian khusus, terutama dalam hal pemberian bantuan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.
“Dengan bantuan yang tepat sasaran, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir Kaltara dapat meningkat secara signifikan,” ungkapnya.
Wagub menekankan bahwa audiensi ini menjadi langkah awal untuk kolaborasi yang lebih intens antara Pemprov Kaltara dan KKP RI dalam membangun sektor kelautan dan perikanan di wilayah paling utara Kalimantan tersebut.
Hal senada diungkapkan, Rukhi Syayahdin sekaligus memaparkan prospek komoditas unggulan daerah Kaltara, seperti udang windu, rumput laut, bandeng, dan kepiting.
“Produk unggulan ini memiliki kualitas baik dan berpotensi menjangkau pasar mancanegara. Namun, produksi rumput laut mengalami penurunan karena harga yang tidak stabil, dan para pembudidaya udang windu masih menggunakan metode tradisional karena keterbatasan alat dan sarana penunjang,” jelas Rukhi.
Sementara itu, Dr. Tb. Haeru Rahayu menegaskan bahwa KKP RI berkomitmen untuk bersama-sama mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Kaltara.
“Saya juga menginstruksikan untuk menyisir program nasional agar dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Kaltara,” tegas Haeru.
“Kami akan kawal permasalahan yang ada. Harapannya, program-program nasional dari KKP dapat tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak positif bagi pembudidaya dan nelayan di Kalimantan Utara,” tutup Dirjen Haeru.(*)
