TANJUNG SELOR – Koordinator NUGAL Institute for Social and Ecological Studies, Merah Johansyah, menyatakan dukungan dan solidaritas terhadap perjuangan warga Kampung Baru melalui Gerakan Kampung Baru Menggugat (GKBM) dalam memperjuangkan hak atas ruang hidup mereka.
Dukungan itu disampaikan menyusul putusan Pengadilan Negeri (PN) Bulungan di Tanjung Selor, Kalimantan Utara (Kaltara), terhadap gugatan warga yang berkaitan dengan penguasaan lahan di kawasan proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIPI-KIHI).
“Kami sangat kecewa atas putusan Pengadilan negeri Bulungan yang belum memberikan penyelesaian atas persoalan hak atas tanah yang diperjuangkan masyarakat,” tegasnya, Jumat (13/11/2026)
Merah bilang, sebagaimana disampaikan tim kuasa hukum warga, putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) atau gugatan tidak dapat diterima bukan merupakan putusan yang menghapus hak milik warga sebagai penggugat.
“Putusan NO tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran atas seluruh tindakan penguasaan tanah oleh KIPI-KIHI sebagaimana yang dipersoalkan dalam gugatan warga,” ujar Merah.
Ia menegaskan, putusan NO bukan akhir dari perjuangan hukum masyarakat Kampung Baru. Selama persoalan hak atas tanah belum mendapatkan penyelesaian yang adil, NUGAL Institute menyatakan tetap mendukung warga untuk memperjuangkan hak-haknya.
“Selama hak atas tanah belum memperoleh penyelesaian yang adil, kami mendukung masyarakat Kampung Baru terus memperjuangkannya,” ucap Merah.
Selain menyatakan dukungan, Merah mendesak pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), agar tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut.
“Pemerintah harus lebih proaktif dengan turun langsung dan mengambil inisiatif penyelesaian melalui jalur non-yudisial maupun administratif. Langkah ini dapat menjadi upaya untuk mengakomodasi keadilan substantif sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Merah.
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang dapat dilakukan yakni menggelar pemeriksaan perkara serta audit terhadap sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berkaitan dengan kawasan tersebut.
“Apabila warga memiliki bukti adanya penerbitan sertifikat HGU dan HGB milik pihak terkait yang tumpang tindih dengan hak milik warga atau tidak sesuai prosedur, Kementerian ATR/BPN dapat melakukan pemeriksaan terhadap riwayat data fisik dan yuridis bidang tanah itu,” jelas Merah.
“Langkah ini penting untuk menindaklanjuti substansi keberatan dan gugatan warga yang mempersoalkan dugaan penguasaan tanah bersertifikat hak milik melalui penerbitan sertifikat HGU dan HGB atas nama PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) serta pihak terkait proyek KIPI-KIHI,” sambung dia.
Penerbitan sertifikat tersebut menjadi salah satu persoalan yang dipersoalkan warga dalam kaitannya dengan penguasaan lahan untuk pembangunan kawasan industri hijau yang berstatus PSN.
Merah menilai, pemerintah memiliki berbagai instrumen dan kewenangan administratif untuk menelusuri persoalan pertanahan tersebut. Karena itu, penyelesaian tidak semestinya hanya dibebankan kepada masyarakat melalui proses pengadilan.
“Intinya, banyak hal dan inisiatif yang bisa dilakukan pemerintah. Bukan justru diam dan membiarkan warga kesusahan dalam memperjuangkan keadilan atas ruang hidupnya,” tutup Merah.(*)
