MK Terima Surat Penarikan Diri Bima Sadiropa Sijabat dari Perkara 391, Ajak Masyarakat Jaga Persatuan

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menerima surat permohonan penarikan diri Bima Sadiropa Sijabat sebagai pemohon dalam Perkara Nomor 391/PUU-XXIV/2026, Kamis (19/11/2026).

Penerimaan itu dibuktikan melalui tanda terima berkas yang diterbitkan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Nomor 2927/PUU/PAN.MK/TT/11/2026.

Berdasarkan dokumen tanda terima, berkas diserahkan pada Kamis, 19 November 2026, pukul 13.20.04 WIB. Dokumen yang diterima berupa surat permohonan penarikan diri sebagai pemohon tertanggal 19 November 2026, sebanyak satu rangkap dengan keterangan dokumen asli.

Dalam tanda terima tersebut, perkara Nomor 391/PUU-XXIV/2026 tercatat sebagai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Bima dalam keterangannya menyatakan keputusan menarik diri diambil berdasarkan pertimbangan pribadi secara sadar dan penuh tanggung jawab.

“Saya menegaskan bahwa penarikan diri ini bukan berarti menarik dukungan terhadap perjuangan perlindungan hak-hak masyarakat adat,” ujar Bima, Jumat (20/11/2026).

Bima bilang, perlindungan lingkungan hidup harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat.

“Saya juga mengapresiasi solidaritas masyarakat adat dari berbagai daerah yang selama ini memberikan perhatian terhadap perjuangan ini,” kata Bima.

Di tengah polemik yang berkembang, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan dialog, menghindari saling menyalahkan, serta menjaga persatuan.

Ia menilai perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menghilangkan persaudaraan dan rasa kemanusiaan.

Bima turut mengajak masyarakat untuk menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan budaya serta menjadikan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia berharap perjuangan perlindungan hak masyarakat adat, pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta terwujudnya keadilan dan kesejahteraan tetap menjadi perhatian bersama.

“Mari jaga persaudaraan, hormati perbedaan, lestarikan kearifan lokal, dan utamakan perdamaian. Berbeda dalam budaya, bersatu dalam Indonesia,” tutupnya.(*)