TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kaltara, Senin (11/5/2026) kemarin.
Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian menegaskan, rekomendasi itu harus menjadi catatan strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memastikan pembangunan berjalan efektif, transparan, dan berkeadilan.
“DPRD menyoroti sejumlah sektor prioritas mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pertanian, hingga transportasi,” kata Dino didampingi Wakil Ketua Jufri Budiman dan Sekretaris Herman.
Dijelaakannya, di sektor infrastruktur, DPRD menyoroti kondisi jalan di kawasan perbatasan dan pedalaman seperti Apo Kayan, Bahau Hulu, Long Pujungan dan Krayan yang dinilai belum tersentuh pembiayaan APBD secara optimal.
“DPRD meminta Pemprov dapat mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN untuk infrastruktur di perbatasan,” ungkapnya.
Di sektor kesehatan, DPRD juga merekomendasikan RSUD dr. H. Jusuf SK menambah kapasitas ruang rawat inap, memperbaiki Unit Pengelolaan Darah, serta menunda pembangunan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) demi memprioritaskan pelayanan pasien.
“Sementara di bidang pendidikan, DPRD menegaskan pentingnya pemenuhan amanat alokasi minimal 20 persen APBD untuk sektor pendidikan. Dan meminta percepatan penyelesaian pembangunan SMKN 4 Tarakan serta peningkatan sarana dan prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan,” ujarnya.
Tak hanya itu, DPRD turut menyoroti isu lingkungan hidup dengan mendorong penambahan tenaga pengawas lingkungan, percepatan akreditasi laboratorium lingkungan, hingga pengembangan inovasi pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan.
Di sektor pertanian, DPRD meminta distribusi bibit dan pembangunan jalan usaha tani dilakukan lebih merata di lima kabupaten/kota di Kaltara.
“Penambahan tenaga penyuluh pertanian juga menjadi perhatian dalam rekomendasi ini,” jelas dia..
Ia menambahkan, DPRD mendorong rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Tengkayu I Tarakan dengan anggaran sekitar Rp2,2 miliar, termasuk penyediaan penerangan jalan umum di sejumlah wilayah.
“Rekomendasi DPRD ini bukan sekadar dokumen administratif, ini jadi panduan nyata bagi Pemprov memperbaiki tata kelola dan memastikan pembangunan yang berkeadilan. Kawasan perbatasan dan pedalaman harus dipandang sebagai beranda terdepan Kaltara,” tegasnya.
Sementara itu wakil Ketua Pansus, Jufri Budiman mengatakan, keberhasilan pemerintahan harus diukur dari sejauh mana program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap rekomendasi ini segera ditindaklanjuti secara terukur dan berkelanjutan. Keberhasilan pemerintahan bukan diukur dari banyaknya program, tetapi dari sejauh mana program menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Jufri Budiman..
Untuk diketahui, penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPj Gubernur merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 yang mewajibkan DPRD memberikan catatan strategis paling lambat 30 hari setelah LKPj diterima.
Rekomendasi tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan, penganggaran, serta kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke depan.(*)
Berikut pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kaltara :
Fraksi PKS menilai wilayah Krayan, Apokayan, dan kawasan pedalaman harus menjadi prioritas pembangunan.
Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat menekankan pentingnya subsidi transportasi udara dan penguatan layanan kesehatan di daerah pedalaman.
Fraksi Golkar meminta percepatan pembangunan SMA di Pujungan serta Jalan Ringroad Juata-Binalatung menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Fraksi Gerindra menegaskan seluruh rekomendasi DPRD harus ditindaklanjuti secara nyata, terukur, dan berkelanjutan.
Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya pemerataan sarana pendidikan dan pembangunan asrama mahasiswa di Samarinda serta Tarakan.
