TARAKAN – Komisi III DPRD Kalimantan Utara menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik saat melakukan monitoring ketersediaan BBM menjelang Idulfitri 1447 H di Fuel Terminal (FT) Pertamina Tarakan, Rabu (4/3/2026).
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Arming mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah Pertashop di wilayah Bambangan, Pulau Sebatik hingga Sedadap tidak lagi beroperasi. Padahal, fasilitas tersebut sebelumnya digadang-gadang untuk memperluas akses energi hingga ke wilayah terpencil.
“Beberapa Pertashop tidak berjalan. Ini harus menjadi perhatian karena berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap BBM,” kata Arming.
Ia juga mengungkapkan, kondisi pasokan BBM di sembilan kecamatan wilayah Kabudaya yang memiliki jumlah penduduk sekira 60 ribu jiwa. Belum merasakan stabilnya distribusi dan masih sering terjadi kekosongan.
“Warga kerap harus mencari BBM hingga ke Kabupaten Malinau untuk memenuhi kebutuhan. Sementara keberadaan Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di Nunukan dinilai belum mampu menjamin ketersediaan pasokan secara berkelanjutan,” ungkap Arming.
“Setiap pasokan datang, antrean panjang tidak terhindarkan. Namun dalam beberapa hari kembali kosong. Pola ini terus berulang,” sambung dia.
Politikus PDIP asal Nunukan ini juga menyinggung klaim peningkatan kuota yang sebelumnya disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) untuk wilayah Nunukan. Secara administratif, kuota disebut mencukupi bahkan mengalami kenaikan.
“Namun kondisi di lapangan menunjukkan hal berbeda, data yang disampaikan tidak sepenuhnya tercermin dalam pelayanan di tingkat bawah,” ujarnya.
Arming menegaskan, Pertamina semestinya tidak berhenti pada laporan administratif, melainkan memastikan distribusi dan pengawasan berjalan hingga titik akhir penyaluran.
“BBM ini merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama di wilayah perbatasan yang sangat bergantung pada kelancaran transportasi dan aktivitas ekonomi,” tegasnya.
Arming menambahkan, Selain BBM kelangkaan gas elpiji juga menjadi keluhan masyarakat di perbatasan.
“Kita di Komisi III memastikan akan terus melakukan pengawasan dan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi energi di wilayah perbatasan,” tutupnya.(*)
