TANJUNG SELOR — Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menetapkan Ingkong Ala sebagai Ketua periode 2026–2028 di Tanjung Selor pada Jumat (29/5/2026)
Penetapan tersebut berlangsung dalam forum Musdalub DAD Kaltara yang dihadiri unsur pemerintah daerah, tokoh adat, serta pengurus DAD kabupaten/kota se-Kalimantan Utara.
Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Marthin Billa, memberikan apresiasi terhadap jalannya musyawarah yang dinilai mencerminkan semangat persatuan masyarakat adat Dayak di Kaltara.
“Posisi Kaltara sebagai wilayah perbatasan dan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat peran lembaga adat menjadi semakin strategis,” kata Marthin Billa.
Karena itu, DAD harus mampu menjadi perekat seluruh subetnis Dayak sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, budaya, dan kepentingan masyarakat adat di tengah derasnya arus investasi dan pembangunan.
“Saya juga mengajak seluruh elemen DAD mengakhiri perbedaan pasca pemilihan dan kembali bersatu di bawah satu komando organisasi,” tegas Marthin Billa.
Sementara itu, Ingkong Ala menegaskan, kepemimpinannya bukan kemenangan pribadi, melainkan kemenangan seluruh masyarakat adat Dayak.
“Ini bukan kemenangan saya. Ini kemenangan adat Dayak. Kemenangan musyawarah untuk mufakat. Mulai detik ini tidak ada 01, 02, 03. Yang ada hanya DAD Kaltara satu,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Ingkong turut menyampaikan penghargaan kepada Ketua DAD Kaltara periode sebelumnya, Jhonny Laing Impang, atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun serta memperkuat kelembagaan adat Dayak di Kaltara.
“Berbagai fondasi yang telah dibangun selama kepemimpinan Jhonny Laing Impang menjadi modal penting bagi DAD untuk terus berkembang dan menjawab berbagai tantangan ke depan,” ujar Ingkong.
“Saya berjanji melanjutkan perjuangan beliau. Apa yang sudah beliau tata akan kita jaga, dan apa yang sudah beliau perjuangkan akan kita tuntaskan,” sambung dia.
Ingkong Ala yang juga Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi masyarakat adat di Provinsi ke 34. Sebab, sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada di sekitar kawasan IKN, Kaltara dinilai menghadapi tekanan investasi perkebunan, pertambangan, hingga arus migrasi penduduk yang terus meningkat.
“Perlu penguatan kelembagaan adat, kalau adat tidak kuat, kita akan jadi tamu di tanah sendiri,” tuturnya.
Sebagai langkah awal kepemimpinannya, Ingkong memperkenalkan konsep “3K”, yakni Kerja, Kompak, dan Konsisten.
Pada 100 hari pertama, ia menargetkan pembentukan kepengurusan lengkap yang melibatkan seluruh subetnis Dayak di Kaltara, seperti Kenyah, Lundayeh, Kayan, Putuk, Tidung, Bulungan, dan Punan.
Selain itu, DAD Kaltara juga akan memulai program inventarisasi wilayah adat melalui skema Satu Data Adat Kaltara, mengaktifkan kantor advokasi masyarakat adat selama 24 jam, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga wilayah perbatasan dari ancaman narkoba dan perdagangan orang.
Di bidang ekonomi dan kebudayaan, Ingkong menargetkan pembentukan DAD Mart di lima kabupaten/kota sebagai pusat pemasaran produk khas masyarakat adat, mulai dari manik-manik, madu hutan, beras adan hingga alat musik tradisional Sape’.
Ia juga menargetkan Festival Irau Kaltara masuk dalam kalender event nasional serta memperjuangkan program beasiswa bagi 200 anak adat melalui dukungan CSR dan APBD.
Ingkong menegaskan komitmennya menjadikan DAD sebagai mitra kritis pemerintah daerah sekaligus penjaga marwah adat Dayak di Kalimantan Utara.
“Mari kita buktikan. Mulai hari ini Dayak Kaltara satu suara yakni Jaga Adat, Jaga Kaltara, Jaga Indonesia,” pungkasnya.(*)
