TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Utara (Kaltara) sekaligus Ketua Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Kaltara, Ingkong Ala, meminta agar uji materi terhadap ketentuan pembakaran lahan secara terbatas untuk kepentingan berladang tradisional dihentikan.
Ingkong yang juga menjabat Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara itu menegaskan, ketentuan pembakaran lahan maksimal dua hektare per kepala keluarga merupakan hasil perjuangan panjang para tokoh adat agar praktik perladangan tradisional masyarakat adat mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangan.
“Orang-orang tua kita dulu memperjuangkan itu supaya masuk dalam undang-undang. Alhamdulillah, pemerintah sudah mengakomodasi dengan aturan hanya dua hektare per kepala rumah tangga,” ujar Ingkong saat diwawancarai media, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, sistem ladang gilir balik telah dilakukan masyarakat adat sejak ratusan hingga ribuan tahun lalu. Pola tersebut dilakukan dengan memanfaatkan hingga lima lokasi secara bergiliran dalam siklus lima tahun.
Sistem itu merupakan bentuk pengelolaan lahan secara tradisional karena masyarakat dahulu belum mengenal penggunaan pupuk seperti saat ini.
“Berladang gilir balik itu sampai lima lokasi, bergilir selama lima tahun. Karena pupuk tidak ada, jadi ada pupuk alami,” ujarnya.
Ingkong juga membantah anggapan bahwa praktik pembakaran ladang tradisional menjadi penyebab utama kabut asap. Ia menyebut karakteristik wilayah perladangan masyarakat adat berbeda dengan kawasan pesisir yang didominasi lahan gambut.
“Yang jadi masalah kabut asap ini setelah adanya perkebunan. Daerah hulu itu tidak ada kebakaran hutan. Yang ada adalah daerah pesisir yang notabene daerah gambut,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, masyarakat yang menjalankan sistem ladang gilir balik tidak menggunakan lahan gambut untuk menanam padi nugal karena kondisi tanah tersebut dinilai tidak cocok untuk pertumbuhan tanaman padi ladang.
“Padi nugal itu tidak akan tumbuh di lahan gambut,” ungkapnya.
Ingkong menilai, persoalan karhutla perlu dilihat berdasarkan kondisi dan karakteristik lahan. Sehingga tidak tepat apabila praktik pembakaran ladang tradisional yang telah diakomodasi dalam aturan langsung dikaitkan sebagai sumber utama kebakaran dan kabut asap.
Ia juga mempertanyakan pihak yang mengajukan uji materi dengan mengatasnamakan mahasiswa dan masyarakat Kaltara. Menurutnya, pihak tersebut semestinya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan lembaga adat dan masyarakat yang berkaitan langsung dengan persoalan tersebut.
“Dia mewakili mahasiswa dan orang dari Kaltara. Tapi dia tidak koordinasi, koordinasi dengan siapa?” kata Ingkong.
Sebagai Ketua DAD Kaltara dan Ketua ICDN Kaltara, ia menyampaikan bahwa masyarakat adat meminta agar permohonan uji materi tersebut dihentikan dan dicabut.
“Apabila tuntutan masyarakat adat tidak direspons, penolakan terhadap uji materi tersebut berpotensi semakin menguat. Kalau dia tidak mencabut, adat akan lebih keras lagi,” pungkasnya.(*)
