TANJUNG SELOR – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Utara (Kaltara) menemukan ketidaksesuaian data sosial ekonomi yang berpotensi menghambat penyaluran Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Dinas ESDM Kaltara Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., melalui Kepala Bidang Ketenagalistrikan Abdul Muis mengatakan, persoalan itu mencuat setelah ditemukannya data warga dengan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan dan tercatat dalam kelompok desil 9.
“Kondisi ini berpotensi membuat masyarakat yang membutuhkan justru tidak memenuhi kriteria penerima bantuan,” kata Abdul Muis, Senin (12/10/2026)
Abdul Muis bilang, ketidaksesuaian data itu perlu menjadi perhatian bersama agar penyaluran bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat sesuai kondisi ekonomi mereka.
“Ada yang penghasilannya Rp1 juta per bulan masuk desil 9. Kasihan jadinya tidak bisa menerima bantuan, termasuk untuk pemasangan listrik gratis,” ujar Abdul Muis.
Dijelaskannya, validitas data menjadi faktor penting dalam menentukan penerima bantuan pemasangan listrik baru. Ketika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan, masyarakat yang semestinya membutuhkan bantuan berisiko tidak terakomodasi.
“Karena itu, pemutakhiran dan sinkronisasi data sosial ekonomi diperlukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran program. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan listrik dapat diakses oleh masyarakat yang memenuhi kriteria,” jelasnya.
Ditegaskannya, Program BPBL sendiri ditujukan bagi rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri dan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.
“Kehadiran program ini diharapkan dapat memperluas akses listrik sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegas dia.
Abdul Muis menilai, persoalan pendataan perlu mendapat perhatian serius agar kendala administratif tidak menghambat masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar tersebut.
“Akses listrik memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan rumah tangga, pendidikan anak serta aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, ketepatan penetapan penerima menjadi bagian penting dari keberhasilan program bantuan,” tuturnya.
Ia menambahkan, pihaknya mendorong koordinasi dengan instansi terkait untuk memperbaiki kualitas data penerima. Dengan data yang lebih akurat, penyaluran bantuan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Evaluasi terhadap akurasi data ini menjadi catatan penting dalam pelaksanaan program bantuan listrik di Kaltara, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan,” tutupnya.(*)
