TANJUNG SELOR – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memetakan kebutuhan dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kaltara. Pemetaan itu dilakukan untuk memperkuat evaluasi distribusi sekaligus menjadi bahan perhitungan kebutuhan energi di daerah.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., menjelaskan, pemerintah daerah masih menunggu data realisasi penyaluran BBM dan LPG tabung 3 kilogram dari PT Pertamina Patra Niaga.
“Data itu diperlukan untuk memperoleh gambaran lebih terperinci mengenai penyaluran energi bersubsidi di lima kabupaten/kota di Kaltara,” kata Ferdy, Selasa (3/11/2026)
Ia mengungkapkan, informasi realisasi penyaluran menjadi salah satu komponen penting untuk mencocokkan kebutuhan masyarakat, kuota yang ditetapkan dan jumlah BBM dan LPG yang telah disalurkan di lapangan.
Di sisi lain, berdasarkan paparan data ESDM Kaltara periode 2024–2026, terdapat kesenjangan antara usulan kebutuhan BBM dengan kuota yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Untuk Pertalite, total usulan kebutuhan Kaltara selama periode tersebut mencapai 892.826 kiloliter (kL). Sementara kuota yang ditetapkan sebesar 446.164 kL atau sekitar 49,97 persen dari total usulan,” ungkap Ferdy.
“Artinya, terdapat selisih sebesar 446.662 kL atau 50,03 persen antara kebutuhan yang diusulkan dengan kuota yang diterima,” sambung dia.
Sementara untuk Biosolar, total usulan kuota selama periode 2024–2026 mencapai 224.924 kL. Adapun kuota yang ditetapkan sebesar 181.901 kL atau sekitar 80,87 persen dari total usulan.
“Dengan demikian, terdapat selisih 43.023 kL atau sekitar 19,13 persen,” jelasnya.
Ferdy bilang, penguatan basis data dan metodologi perhitungan kebutuhan menjadi hal penting untuk mendukung evaluasi sekaligus memperkuat advokasi kuota BBM kepada pemerintah pusat.
“Data realisasi penyaluran dari Pertamina juga dibutuhkan untuk mencocokkan kebutuhan, kuota yang ditetapkan dan penyaluran aktual di lapangan. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi secara lebih terukur terhadap ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi,” ujarnya.
Selain BBM, ketersediaan LPG tabung 3 kilogram juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Data penyaluran per kabupaten/kota diperlukan untuk melihat kesesuaian distribusi dengan kebutuhan masyarakat.
Di bidang pengembangan infrastruktur energi, ESDM Kaltara turut mencatat jaringan gas bumi yang telah terpasang sebanyak 31.024 sambungan rumah di Kota Tarakan, 4.000 sambungan rumah di Kecamatan Bunyu, serta 725 sambungan rumah di Kecamatan Tana Lia.
“Pemprov Kaltara berharap tersedianya data realisasi penyaluran dari PT Pertamina Patra Niaga dapat mendukung evaluasi dan perencanaan kebutuhan energi secara lebih akurat. Terlebih, ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta kelancaran aktivitas ekonomi di Kaltara,” pungkasnya. (*)
