JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara menggelar audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI di Ruang Rapat Direktorat Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ), Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Pertemuan itu membahas percepatan pembangunan ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, yang dinilai menjadi akses vital bagi mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Audiensi dihadiri Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, Wakil Ketua DPRD H. Muddain, ST, Ketua Komisi III Jufri Budiman, S.Pd., beserta anggota Komisi III. Hadir pula Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala, SE., M.Si., dan Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara Hj. Rahmawati Zainal A. Paliwang.
Dalam pertemuan itu, DPRD dan Pemprov Kaltara menyampaikan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi kendala utama dalam merealisasikan pembangunan jalan melalui APBD.
“Sebagai solusi, Pemprov Kaltara mengusulkan penyesuaian desain teknis pembangunan dari jalan beraspal menjadi konstruksi pengerasan atau agregat pilihan,” kata ketua DPRD Achmad Djufrie, Sabtu 25 Juli.
“Skema ini lebih realistis karena memungkinkan anggaran yang tersedia menjangkau ruas jalan yang lebih panjang sehingga akses transportasi masyarakat dapat segera berfungsi dan dilalui sepanjang tahun,” sambung dia.
Politisi Gerindra asal Bulungan dan Tana Tidung itu menegaskan, Ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang memiliki peran strategis karena menjadi jalur penghubung aktivitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan pendidikan, kesehatan serta distribusi logistik di wilayah perbatasan.
“Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan memberikan respons positif dan berkomitmen melakukan evaluasi terhadap desain teknis yang diusulkan sekaligus mengkaji berbagai alternatif skema pendanaan bersama Kementerian Keuangan agar pembangunan ruas jalan tersebut dapat segera direalisasikan,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan, Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain yang menegaskan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan merupakan kebutuhan strategis yang harus terus diperjuangkan.
“Tersedianya akses jalan yang memadai akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dari hasil audiensi disepakati seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mengawal percepatan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.
“Melalui sinergi ini, pembangunan ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang diharapkan dapat segera terealisasi guna meningkatkan konektivitas, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Krayan Selatan,” pungkasnya.(*)
