TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, resmi meluncurkan inovasi Sinergi dan Kolaborasi Multi Poverty Alleviation Subject untuk Akselerasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara atau SIKOMPAS KALTARA, Jumat (12/9/2025) pagi di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara.
Peluncuran inovasi ini dirangkaikan dengan penandatanganan Deklarasi Bersama Pengentasan Kemiskinan di Kaltara oleh Gubernur Zainal bersama Forkopimda, akademisi, komunitas, serta tokoh masyarakat. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
Gubernur Zainal juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak. Menurutnya, SIKOMPAS KALTARA merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengentaskan kemiskinan.
“Kemiskinan bukan sekadar angka statistik, melainkan wajah nyata penderitaan masyarakat kita, terutama mereka yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, maupun pekerjaan yang layak,” kata Gubernur Zainal didamping Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius.
Berdasarkan data, angka kemiskinan di Kaltara menunjukkan tren penurunan, dari 6,8 persen pada tahun 2020 menjadi 6,32 persen di 2024. Namun, Gubernur menegaskan masih terdapat kesenjangan antara wilayah.
“Kemiskinan pedesaan di tahun 2024 masih 9,23 persen, sementara kemiskinan perkotaan hanya 4,73 persen. Tantangan kita bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mempersempit ketimpangan antarwilayah,” jelasnya.
Dalam RPJMD 2025–2029, Pemprov Kaltara menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Zainal menegaskan, SIKOMPAS KALTARA membuka peluang kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. “Kita ingin memastikan program berjalan selaras, tidak tumpang tindih, serta CSR dapat dimobilisasi lebih kreatif. Monitoring dan evaluasi harus transparan dengan melibatkan masyarakat, sehingga hasilnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat miskin di Kaltara,” pungkasnya.(*)
