TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menapaki langkah baru dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.
Belum lama ini, Bappeda Litbang Kaltara secara resmi melibatkan kaum disabilitas dan kelompok marginal ikut dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, menegaskan bahwa langkah ini menandai babak baru pembangunan inklusif di provinsi termuda Indonesia tersebut.
“Keterlibatan kaum disabilitas maupun marginal dibangun dengan kebersamaan pada rapat-rapat urusan dan fasilitas yang disediakan dalam bentuk musyawarah,” kata Bertius, beberapa waktu lalu
Sebagai wujud nyata keterlibatan tersebut, Pemprov Kaltara meluncurkan wadah bernama MENTARI KALTARA (Menuju Pembangunan Inklusif Kaltara). Forum ini menjadi ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan usulan, kebutuhan, sekaligus solusi yang langsung diintegrasikan ke dalam rancangan RPJMD.
“Melalui MENTARI KALTARA, teman-teman disabilitas bisa menyampaikan ide konkret, misalnya infrastruktur ramah disabilitas, pelayanan publik yang inklusif, hingga ruang partisipasi yang lebih luas dalam pembangunan,” jelas Bertius.
Hasil dari forum aspirasi tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dengan desain kebijakan konkret oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Salah satunya adalah pembangunan pelabuhan dengan akses khusus penyandang disabilitas, serta perencanaan jalan, gedung pemerintahan, dan fasilitas publik lain yang ramah difabel.
“Ada desain bangunan untuk teman-teman disabilitas seperti membangun pelabuhan dengan ruang yang inklusif. Ini langkah awal, dan ke depan akan diperluas,” tegasnya.
Bertius menambahkan, tak hanya berhenti pada tahap penyusunan, Pemprov Kaltara juga membuka ruang bagi kaum disabilitas untuk ikut mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Dengan begitu, mereka bukan hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga subjek yang berperan aktif.
“Selama ini suara kelompok disabilitas jarang terdengar dalam dokumen strategis pemerintah. Kini mereka punya tempat, sekaligus ikut menilai sejauh mana program pemerintah sudah memenuhi kebutuhan mereka,” tambah Bertius.
Menurutnya, langkah Kaltara ini disebut sebagai salah satu terobosan inklusi sosial yang berpotensi menjadi percontohan nasional. Dengan melibatkan kelompok yang selama ini terpinggirkan, pemerintah daerah berupaya memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam arus pembangunan lima tahun ke depan.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal keberpihakan. Kalau pembangunan bisa dirasakan semua pihak, termasuk mereka yang selama ini sulit bersuara, maka tujuan kesejahteraan akan lebih merata,” pungkasnya.(*)
