Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara (Kaltara) masih terus terjadi. Kondiisi ini terus menuai kritikan hingga pertanyaan warga Ibukota Provinsi Kaltara (Tanjung Selor), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain menegaskan, pihaknya berencana akan kembali pihak Pertamina dan pemerintah daerah serta Kepolisian untuk mengetahui penyebab antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sering kali terjadi ini.
“Informasi yang kami terima kuota BBM untuk darat dan laut tercukupi, tapi antrean panjang ini tetap saja terjadi, kita melihat para sopir dump truck dan angkot harus antre berjam-jam. Bahkan, kendaraan pribadi masyarakat juga terpaksa ikut antre,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.
Legislator Partai Demokrat asal Tarakan ini menegaskan, institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan bersama pemerintah daerah bisa menindak tegas kepada SPBU yang diduga nakal.
“Segera kita koordinasikan dengan Pertamina, Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM), serta Biro Ekonomi untuk membahas solusi yang tepat,” tegasnya.
“Kami akan duduk bersama untuk mencari jalan keluar terkait antrean BBM ini. Masyarakat jangan sampai terus menderita akibat masalah ini,” tutupnya.(*)
