TARAKAN – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi penunjang dan salah satu pintu masuk utama menuju Ibu Kota Negara (IKN) terus melakukan pembenahan dalam berbagai aspek termasuk peningkatan ketahanan pangan, khususnya di daerah yang memiliki potensi pertanian cukup besar.
Peningkatan di sektor pertanian ini menjadi perhatian anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir.
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera asal Kabupaten Nunukan ini mengungkapkan, minimnya anggaran di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara menjadi tantangan besar bagi upaya swadaya pangan yang mandiri dan berkelanjutan di Kaltara.
“Dengan anggaran sekira Rp 14 miliar, sulit bagi DPKP Kaltara untuk menjalankan berbagai program yang mendukung ketahanan pangan,” ungkapnya, belum lama ini.
“Anggaran yang ideal untuk sektor pertanian di Kaltara ini harus mencapai 2 persen dari total anggaran daerah atau sekira Rp 60 miliar. Sehingga sektor pertanian bisa berkembang lebih optimal, mendukung peningkatan produksi pangan lokal, dan mengurangi ketergantungan pada impor,” lanjutnya.
Komisi II, kata Nasir, mengusulkan kepada DPKP Kaltara untuk bisa fokus pada satu komoditas unggulan yang dapat dijadikan prioritas ketahanan pangan. Apalagi, Kaltara masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti beras dan sayur-sayuran.
“Beras yang dikonsumsi di daerah ini masih banyak diimpor dari luar Kaltara, bahkan dari luar provinsi. Begitu pula dengan sayuran, banyak yang datang dari Sulawesi Selatan. Ini membuktikan potensi pertanian di Kaltara belum digarap maksimal,” kata Nasir.
Dijelaskannya, Kabupaten Bulungan dan Malinau punya potensi pertanian yang sangat besar untuk produksi beras dan komoditas pertanian lainnya. Apalagi, didukung iklim dan tanah yang subur.
“Kedua kabupaten ini memiliki peluang untuk menjadi sentra pangan yang dapat memenuhi kebutuhan lokal dan bahkan mendukung pasokan pangan ke wilayah lain,” bilang Nasir.
Komisi II berharap agar pemerintah lebih banyak beri perhatian khusus di sektor pertanian ini terutama dukungan anggaran dan kebijakan pengembangan potensi lokal. Sehingga Kaltara dapat mengurangi ketergantungannya pada impor dan memiliki ketahanan pangan yang lebih kuat.
Selain itu, pengembangan sektor pertanian juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan petani lokal, dan mendukung perekonomian daerah secara keseluruhan.
“Dukungan anggaran dari pemerintah pusat juga sangat diharapkan. Sebab, Kaltara tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan dalam daerah, tetapi juga berpotensi menjadi penopang pembangunan IKN di masa depan,” tutupnya.(*)
